BATAM — BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada 5 kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, Selasa (2/6/2026). Dalam kegiatan yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Jalan Raja Isa, Batam Kota, Pemkab Kepulauan Anambas menjadi salah satu daerah yang kembali meraih opini WTP.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, hadir didampingi Ketua DPRD setempat untuk menerima langsung laporan tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini. Kehadiran pimpinan daerah dan legislatif ini mencerminkan komitmen bersama mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dari BPK yang menandakan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Bagi Pemkab Anambas, opini ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti pertanggungjawaban atas uang rakyat.
“Alhamdulillah, raihan Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Bupati Aneng dalam keterangan yang diterima media.
Dia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. “Keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang bersumber dari uang rakyat,” tegas Aneng.
Bupati Aneng menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kepri atas arahan dan proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Dia berjanji, seluruh rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan ke depan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Ke depan, seluruh rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.
Dengan diraihnya opini WTP secara konsisten, Pemkab Kepulauan Anambas diharapkan dapat mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Capaian ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah kepulauan terluar Indonesia tersebut.