TANJUNGPINANG — Tiga daerah di Kepulauan Riau (Kepri) akan menjadi lokasi perdana pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan proyek ini bukan sekadar gedung sekolah, tetapi juga instrumen untuk memutar roda ekonomi daerah.
"Anggaran pembangunan per Sekolah Rakyat ini sekitar Rp 200 miliar. Anggaran sebesar itu bisa mendongkrak perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja baru," kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Pembangunan tahap awal akan menyasar tiga daerah: Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Pemprov Kepri bersama pemerintah kabupaten/kota setempat terus menggesa persiapan agar proyek berjalan sesuai jadwal.
Ansar memastikan sejumlah persyaratan harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah. Di antaranya dokumen perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta penyiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.
"Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan," ujar Ansar.
Gubernur menekankan, pendidikan adalah jalan paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan yang diwariskan dari orang tua ke anak. Karena itu, seluruh pemda harus memastikan semua persyaratan pembangunan selesai tepat waktu.
Untuk memastikan kesiapan di tingkat tapak, Ansar telah menugaskan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura untuk memantau langsung lokasi-lokasi pembangunan. Mulai dari kesiapan lahan, perizinan, hingga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita ingin seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti," kata Ansar.
Pemprov Kepri juga telah menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pada 2027. Empat lokasi tambahan sudah dipetakan, yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, serta satu Sekolah Rakyat tingkat provinsi yang akan dibangun di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Dengan total anggaran Rp 200 miliar per unit, proyek ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal, mulai dari sektor konstruksi hingga jasa dan perdagangan di sekitar lokasi pembangunan.