Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bagi daerah seperti Kepulauan Riau, latar belakang Suahasil di desentralisasi fiskal menjadi perhatian utama — bukan sekadar profil pejabat baru. Rekam jejaknya di dana transfer daerah akan menentukan arah kebijakan fiskal pusat-daerah ke depan.
JAKARTA — Suahasil Nazara bukan nama baru di lingkaran kebijakan fiskal. Sebelum menjabat Wakil Menteri Keuangan, ia tercatat sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.
Jabatan itu bukan sekadar catatan birokrasi. Dari kursi tersebut, Suahasil membangun pemahaman mendalam soal hubungan keuangan pusat dan daerah — termasuk persoalan klasik yang hingga kini menghantui banyak provinsi: dana transfer mengalir, tapi belanja daerah tidak bergerak.
Sebagai Wamenkeu, Suahasil memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat-daerah. Dokumen itu menjadi pijakan reformasi tata kelola transfer daerah.
Dalam berbagai forum, ia berulang kali menyoroti bahwa pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah belum optimal. Dana transfer meningkat, tetapi realisasi belanja daerah justru melambat di sejumlah pos.
Kritik itu relevan untuk daerah seperti Kepri. Provinsi kepulauan dengan kebutuhan infrastruktur lintas pulau ini masih bergantung pada transfer pusat. Ketika DAU tidak terserap maksimal, pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik ikut tertahan.
Suahasil juga mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang punya kas atau cash idle yang menganggur alih-alih dibelanjakan. Gagasan ini menyasar pemda yang menyimpan dana di bank tanpa perencanaan belanja jelas.
Persoalan struktural lain yang ia soroti: ketergantungan fiskal daerah ke pusat masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi. Desentralisasi fiskal, menurutnya, belum sepenuhnya berhasil meratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
Data itu bukan teori. Bagi Kepri, ketimpangan antarwilayah terlihat dari kesenjangan pembangunan antara Batam, Bintan, dan Karimun dengan kabupaten lain. Transfer pusat menjadi tulang punggung fiskal daerah, sementara pendapatan asli daerah belum cukup menopang.
Di bawah pengawasannya sebagai Wamenkeu, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat terus tumbuh signifikan. Pada Januari 2026, realisasi TKD sempat mencapai Rp95,3 triliun dalam satu bulan.
Angka itu menunjukkan skala fiskal yang dikelola. Namun pertanyaannya bukan sekadar besaran, melainkan seberapa efektif dana tersebut sampai ke masyarakat.
Analis Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menyebut salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian adalah masalah koordinasi internal Purbaya dengan jajaran Kemenkeu. Termasuk soal restitusi pajak yang tertahan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilai menjadi beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Prabowo memberi arahan khusus ke Suahasil untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, serta memastikan defisit tetap di bawah 3%. Arahan itu menempatkan Suahasil pada posisi sulit: menyeimbangkan kebutuhan belanja pusat dengan tuntutan daerah.
Pertanyaan yang kini muncul di kalangan pemerintah daerah: apakah DAU dan DBH akan direformasi? Apakah dana abadi daerah akan didorong lebih agresif? Dan bagaimana nasib daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat?
Bagi Kepri, jawaban atas pertanyaan itu menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Rekam jejak Suahasil memberi sinyal bahwa reformasi dana transfer daerah bukan wacana baru baginya — ia sudah lama berada di ruang kebijakan itu.
| Menkeu baru | Suahasil Nazara, dilantik Senin 14 September 2026 |
| Menggantikan | Purbaya Yudhi Sadewa (menjabat sejak 8 September 2025) |
| Jabatan sebelumnya | Wakil Menteri Keuangan |
| Rekam jejak kunci | Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah (hingga 2015) |
| Realisasi TKD era Wamenkeu | Rp95,3 triliun (Januari 2026) |
| Arahan Prabowo | Jaga kesehatan & kredibilitas APBN, defisit di bawah 3% |
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.