Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 864,95 miliar pada 2026, naik tajam dari Rp 88,54 miliar pada 2023. Dana itu menyasar 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa yang masuk Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui Juli 2026. Intervensi dipusatkan di wilayah hinterland dan kawasan kumuh yang selama ini jadi kantong kemiskinan.
BATAM — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Batam Rudi Panjaitan menyatakan penanganan kemiskinan di kota itu menunjukkan kinerja positif. Dalam periode satu tahun, sekitar 10 ribu warga keluar dari kemiskinan.
Angka kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga September 2025 tercatat 68,04 ribu jiwa, atau 3,81 persen dari total penduduk. Pembaruan DTSEN Juli 2026 mencatat 19.220 keluarga Desil 1 yang tersebar di 12 kecamatan.
Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam melonjak dalam empat tahun terakhir. Dari Rp 88,54 miliar pada 2023, nilainya naik menjadi Rp 519,24 miliar pada 2024, Rp 565,56 miliar pada 2025, dan Rp 864,95 miliar pada 2026.
Dana tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan diarahkan ke tiga strategi utama:
Strategi pertama dijalankan lewat pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial. Cakupannya meliputi jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan layak huni, dan bantuan kebutuhan dasar.
Strategi kedua menyasar kapasitas pendapatan warga. Pemkot Batam mendorong pelatihan berbasis industri, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan kemitraan dengan dunia usaha.
Dari 19.220 keluarga Desil 1, Kecamatan Sagulung mencatat jumlah terbesar dengan 2.740 keluarga. Galang di wilayah hinterland menyusul dengan 2.412 keluarga, lalu Batu Aji dengan 1.918 keluarga.
Dari sisi jumlah penduduk, Sagulung tercatat 8.441 jiwa dan Galang 8.223 jiwa. Sebaran itu menunjukkan karakter kemiskinan Batam berbeda antara kawasan perkotaan dan luar daratan.
Pemkot Batam juga memverifikasi dan memvalidasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori tersebut.
Data Pemkot Batam mencatat 10.310 jiwa usia produktif yang tidak bekerja. Sebanyak 3.389 keluarga sudah memiliki usaha, sementara 10.396 keluarga belum punya aset produktif.
Temuan itu menjadi dasar penyusunan program pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha, dan penyediaan sarana produksi. Sasaran akhirnya adalah mendorong warga keluar dari kerentanan secara berkelanjutan.
"Penguatan penanganan kemiskinan juga terlihat dari dukungan anggaran. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan Rp864,95 miliar pada 2026 yang tersebar di berbagai OPD," ujar Rudi.
Pemkot Batam menilai penanganan kemiskinan ke depan perlu diperkuat lewat konvergensi program lintas OPD. Pemanfaatan data yang akurat dan penajaman intervensi di wilayah prioritas jadi dua syarat utamanya.
Pendekatan itu diharapkan tidak hanya memberi perlindungan kepada warga miskin dan rentan. Kemampuan ekonomi mereka juga didorong tumbuh agar lebih mandiri dan tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.