TANJUNGPINANG — Sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Riau terpaksa dibekukan sementara atau disuspend. Pembekuan berlaku karena fasilitas tersebut belum memenuhi standar ketentuan Badan Gizi Nasional, khususnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ketua Satgas SPPG Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengungkapkan bahwa temuan itu berasal dari hasil pengawasan dan monitoring langsung di lapangan. Menurutnya, SLHS menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk menjamin pangan siswa.
Nyanyang menegaskan bahwa sertifikat laik higiene sanitasi berfungsi mencegah kasus makanan tidak higienis hingga keracunan di lingkungan SPPG. Tanpa dokumen itu, operasional dapur tidak boleh dilanjutkan.
"Disuspen sementara disebabkan karena belum terpenuhi SLHS, itu jadi syarat mutlak untuk menjamin pangan siswa dan mencegah terjadi kasus makanan tidak higienis atau keracunan," ungkapnya, Senin (5/10/2026).
Selain penindakan suspend, Satgas SPPG Kepri memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi. Langkah itu untuk memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di setiap SPPG berjalan sesuai ketentuan pusat.
Nyanyang menyebut pihaknya telah menyampaikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat kepada seluruh pengelola SPPG. Sosialisasi itu menjadi dasar pengawasan yang dijalankan Satgas di lapangan.
"Iya, karena sudah di kasih tau terkait juklak dan juknis nya dari pusat, dari situ kita sudah sampaikan dalam hal ini kita semua turut awasi agar sesuai berjalannya, belum melengkapi dan selesai kita suspend, kemarin ada 16," ucapnya.
Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 16 SPPG tercatat belum melengkapi persyaratan dan langsung dikenai pembekuan sementara. Jumlah itu menjadi temuan terbesar dalam satu siklus pengawasan Satgas di wilayah Kepri.
Pembekuan operasional SPPG berimbas langsung pada layanan pemenuhan gizi bagi siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama suspend berlangsung, distribusi pangan dari dapur yang belum bersertifikat dihentikan hingga perbaikan tuntas.
Satgas SPPG Kepri mendorong pengelola segera mengurus SLHS dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan Badan Gizi Nasional. Perbaikan dinilai menjadi kunci agar kualitas dan keamanan pangan bagi penerima manfaat tetap terjaga.
Belum ada keterangan resmi mengenai tenggat waktu perbaikan yang diberikan kepada 16 SPPG tersebut. Namun pengawasan akan terus berjalan selama proses pemenuhan standar berlangsung.