KEPULAUAN RIAU — Korlantas Polri menegaskan larangan memodifikasi pelat nomor kendaraan di luar standar resmi Samsat. Pelanggaran atas aturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) itu bisa dijerat Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp 500.000. Imbauan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Korlantas Polri.
Akun Instagram Korlantas Polri mengunggah imbauan yang menyoroti maraknya pelat nomor modifikasi di jalan raya. Unggahan itu menegaskan bahwa TNKB yang tidak sesuai spesifikasi teknis resmi merupakan pelanggaran hukum dan bisa ditindak petugas maupun kamera ETLE.
Ada sejumlah model modifikasi yang secara tegas dilarang. Korlantas Polri merinci bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap ditemui di lapangan:
Selain modifikasi bentuk, menutupi pelat nomor untuk menyamarkan identitas kendaraan masuk kategori pelanggaran. Praktik semacam ini mempersulit identifikasi kendaraan, baik oleh petugas di lapangan maupun sistem kamera ETLE.
Korlantas Polri menekankan pentingnya penggunaan TNKB asli standar Samsat. Pelat resmi diterbitkan dengan ciri khas tertentu yang tidak bisa ditiru atau diubah pemilik kendaraan.
Pelanggaran pelat nomor dijerat Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu mengatur kewajiban memasang TNKB yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000," demikian bunyi pasal tersebut.
Dalam unggahannya, Korlantas Polri menegaskan bahwa pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi teknis resmi merupakan pelanggaran hukum. Penindakan bisa dilakukan petugas di jalan maupun melalui rekaman kamera ETLE yang tersebar di berbagai titik.
"Penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi teknis resmi-seperti menggunakan font variasi, mika gelap, hingga plat timbul kustom-merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindak oleh petugas maupun kamera ETLE. Gunakan selalu TNKB asli standar Samsat demi ketertiban berlalu lintas," begitu penegasan dalam unggahan tersebut.
Pemilik kendaraan yang pelatnya sudah dimodifikasi sebaiknya segera mengganti dengan TNKB resmi dari Samsat. Biaya pembuatan pelat baru jauh lebih ringan dibanding risiko kurungan dua bulan atau denda Rp 500.000.