TANJUNGPINANG — Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang menetapkan potongan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan usia tunggakan wajib pajak. Program relaksasi yang menjadi bagian rangkaian Hari Jadi ke-25 Kota Otonom Tanjungpinang itu juga menghapus 100 persen denda atau sanksi administrasi untuk sejumlah jenis pajak daerah.
Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie menyebut kebijakan tersebut diambil atas arahan Wali Kota Lis Darmansyah bersama Wakil Wali Kota Raja Ariza. Menurutnya, keringanan diberikan agar masyarakat bisa menuntaskan kewajiban tanpa terbebani akumulasi sanksi.
Besaran pengurangan pokok pajak tidak seragam. Pemko membaginya ke dalam empat kelompok tahun pajak, dengan syarat administratif berbeda pada kelompok terbaru.
Kelompok tunggakan paling lama mendapat porsi pengurangan paling besar. Skema ini menyasar wajib pajak yang tagihannya menumpuk puluhan tahun dan nyaris tidak tersentuh pembayaran.
Penghapusan sanksi administrasi tidak hanya menyangkut PBB-P2. Pemko membebaskan 100 persen denda untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor makanan dan minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, kesenian, dan hiburan.
Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) masuk dalam daftar yang sama. Pelaku usaha di sektor-sektor tersebut menjadi pihak yang paling diuntungkan karena tunggakan mereka kerap disertai bunga berjalan yang menumpuk.
Seluruh keringanan hanya berlaku sampai 30 November 2026. Lewat tanggal itu, wajib pajak kembali terikat skema normal, termasuk sanksi administratif yang sebelumnya dihapus.
Untuk pembayaran, BPPRD menyediakan sejumlah mitra resmi: BTN, Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), PosPay, dan kanal pembayaran digital lainnya. Wajib pajak diminta memeriksa tagihan lebih dulu agar nilai potongan yang diterima sesuai tahun tunggakan masing-masing.
"Dengan adanya penghapusan denda dan potongan pokok PBB-P2, kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya," ujar Said Alvie, Selasa (3/11/2026).
Bagi Pemko Tanjungpinang, program ini bukan sekadar amnesti fiskal. Said menyebut target utamanya mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengembalikan piutang daerah yang selama bertahun-tahun tercatat macet di buku BPPRD.