BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk jurnalis. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju. Dukungan insan pers disebutnya menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Menurut Amsakar, pers memiliki peran besar menyampaikan informasi, membangun optimisme, sekaligus mengedukasi masyarakat. Pemberitaan media tidak sekadar sarana penyampaian informasi. Produk jurnalistik turut memengaruhi cara pandang warga menyikapi berbagai persoalan dan perkembangan pembangunan.
"Kalau kita ingin membuat negara ini melesat, dibutuhkan sinergitas dari seluruh elemen. Salah satu unsur penting di dalamnya adalah jurnalis. Pers memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi, membangun optimisme, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat," ujar Amsakar.
Karena itu, ia mendorong jurnalis menghadirkan pemberitaan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Informasi soal capaian dan potensi daerah, kata Amsakar, perlu disampaikan secara proporsional. Pemberitaan konstruktif dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik, mendukung iklim pembangunan, dan memperkenalkan peluang daerah ke khalayak lebih luas.
Amsakar menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari fungsi kontrol pers. Kritik itu harus disampaikan berdasarkan fakta dan berpedoman pada kaidah jurnalistik.
"Lebih baik kita memberikan informasi-informasi yang produktif daripada mengembangkan cerita yang kontraproduktif. Sampaikan berbagai hal positif yang dapat membangun optimisme, tanpa mengabaikan persoalan yang memang perlu dikritisi," tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan membuka langsung kegiatan tersebut dan melantik pengurus DPP PJS periode 2026-2027. Ia menegaskan media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan program, kebijakan, dan berbagai perkembangan kepada masyarakat.
"Media adalah mitra kita. Tanpa media, bagaimana masyarakat bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah? Karena itu, hubungan pemerintah dan pers harus dibangun dengan baik," ujar Zulkifli.
Zulkifli mengingatkan kebebasan pers tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional. Kebebasan menyampaikan informasi harus disertai komitmen terhadap akurasi dan pertimbangan dampak pemberitaan.
"Boleh bebas, tetapi jangan bablas," pesannya.
Ia juga menyoroti risiko informasi yang tidak tepat atau belum terverifikasi. Pemberitaan semacam itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, memicu keresahan, dan merugikan pihak lain.
Rakernas III PJS Tahun 2026 digelar di Ballroom Asrama Haji Kota Batam. Forum ini diharapkan membangun penguatan organisasi serta komitmen bersama meningkatkan profesionalisme dan kualitas jurnalisme siber di Indonesia.