KEPULAUAN RIAU — Kementerian ESDM memastikan tidak akan meloloskan seluruh permintaan volume produksi batu bara dalam RKAB 2027. Evaluasi ketat dilakukan karena permintaan pengusaha dinilai terlalu tinggi dibanding kebutuhan pasar. Realisasi produksi batu bara 2026 diperkirakan menembus 700 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya akan menelaah satu per satu Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 yang diajukan pelaku usaha tambang. Pemerintah tidak mau mengikuti begitu saja angka yang diminta pengusaha.
"Ya bukan (dipangkas), kalau misalnya kita mengikuti kemauan, terlalu tinggi sekali. Jadi kita kemungkinan akan evaluasi terkait dengan kebutuhan yang pas di angka berapa," ujar Tri, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah: kuota produksi tahun depan akan ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan, bukan akumulasi permintaan korporasi. Sampai sekarang, ESDM belum membuka angka pasti batas produksi batu bara untuk 2027.
Tri memperkirakan realisasi kuota produksi batu bara sepanjang 2026 mencapai sedikit di atas 700 juta ton hingga akhir tahun. "Ya 700 lebih sedikit lah," katanya.
Angka itu menjadi pembanding penting bagi pengusaha yang mengajukan volume produksi 2027. Bila permintaan RKAB jauh melampaui realisasi tahun ini, ESDM punya alasan kuat memangkasnya.
Jendela pengajuan RKAB 2027 sendiri sudah dibuka sejak 1 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung enam pekan dan ditutup pada 15 November 2026. Acuannya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pembatasan tidak hanya menyangkut batu bara. Pemerintah juga mencermati penetapan kuota produksi nikel, yang tahun ini sudah di