KEPULAUAN RIAU — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku dengan 313 pasal dan 23 bab, mengatur dari upah minimum sampai pesangon PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja memahami substansi aturan, bukan sekadar tahu keberadaannya.
Regulasi anyar ini menggantikan kerangka hukum ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar di beberapa undang-undang. Cakupannya luas: mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan, hingga tenaga kerja sektor informal dan penggunaan tenaga kerja asing.
Yassierli menekankan pemahaman substansi sebagai kunci hubungan kerja yang adil. "Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).
Pasal 118 ayat (5) menetapkan pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah mengabdi 12 bulan secara terus-menerus. Pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti yang dibayar penuh sesuai Pasal 118 ayat (1).
Satu ketentuan yang berpotensi mengubah praktik perusahaan: cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh memotong hak cuti tahunan. "Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," demikian bunyi Pasal 118 ayat (6).
Bagi pekerja perempuan, Pasal 121 ayat (2) huruf a menjamin cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama. Cuti dapat diperpanjang maksimal tiga bulan berikutnya bila ada kondisi khusus dengan bukti surat keterangan dokter.
Pekerja laki-laki mendapat hak cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, dengan perpanjangan maksimal tiga hari berikutnya atau sesuai kesepakatan, sebagaimana diatur Pasal 124 ayat (1).
Pemerintah pusat memegang kewenangan menetapkan kebijakan pengupahan untuk mewujudkan penghidupan yang layak, sesuai Pasal 134 ayat (1) dan (2). Pelaksanaannya wajib melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan.
Pasal 134 ayat (4) merinci cakupan kebijakan pengupahan:
Struktur upah minimum dibagi empat tingkatan berdasarkan Pasal 137 ayat (1): Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Bila gubernur juga menetapkan UMK, nilainya harus lebih tinggi dari UMP sesuai Pasal 137 ayat (5). Ketentuan teknis pengupahan selanjutnya diserahkan ke Peraturan Pemerintah.
UU ini memuat bab tersendiri soal pemutusan hubungan kerja dan dana cadangan pesangon. Dua klausul itu biasanya paling dicermati kalangan pengusaha karena menyangkut kewajiban tunai saat perusahaan melakukan efisiensi atau restrukturisasi.
Bagi investor di sektor padat karya, implementasi aturan pesangon dan dana cadangan berpotensi memengaruhi struktur biaya tenaga kerja. Perusahaan dengan margin tipis, seperti tekstil dan alas kaki, perlu mencermati turunan aturan ini saat Peraturan Pemerintah terbit.
Pekerja dan pencari kerja mendapat kepastian tertulis soal hak cuti, upah, dan pelindungan. Pemberi kerja menghadapi kewajiban administratif baru yang menuntut penyesuaian peraturan internal perusahaan dan perjanjian kerja.
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga ketentuan pidana. Rentang pengaturan yang panjang menandakan regulasi ini diposisikan sebagai payung tunggal bagi perselisihan dan pelanggaran di sektor ketenagakerjaan.