NATUNA — Lamhot Sijabat menegaskan, sumbangan PKB terhadap kas daerah bukan angka kecil. Menurutnya, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin leluasa pemerintah daerah menyusun program pembangunan tanpa bergantung pada transfer pusat.
Peninjauan di Kantor Samsat Natuna menjadi kesempatan bagi legislator tiga periode itu melihat langsung proses pelayanan wajib pajak. Ia menyoroti pentingnya kemudahan administrasi agar warga tidak enggan mengurus kewajiban kendaraannya.
Lamhot menekankan prinsip timbal balik dalam pemungutan pajak. Uang yang disetor wajib pajak, katanya, tetap berputar untuk kepentingan warga Natuna sendiri melalui program pembangunan.
"Pajak yang dibayarkan masyarakat, pada dasarnya akan kembali lagi untuk kepentingan masyarakat melalui program pembangunan. Oleh karena itu, kami mengajak warga Natuna untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraannya," ujar Lamhot di Kantor Samsat Natuna.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran Samsat dan wajib pajak yang tengah mengurus dokumen kendaraan. Suasana peninjauan berlangsung singkat, tanpa agenda resmi lain yang disebutkan.
Politisi Partai NasDem tersebut memberi apresiasi kepada jajaran Samsat Natuna. Menurutnya, upaya menghadirkan kemudahan dan transparansi pelayanan kepada wajib pajak sudah berjalan ke arah yang benar.
Lamhot menilai pelayanan yang cepat dan jelas menjadi faktor penentu kepatuhan masyarakat. Warga cenderung menunaikan kewajiban bila prosesnya tidak berbelit dan biayanya transparan.
Dari sisi legislatif, ia berkomitmen mendukung penguatan sinergi lintas instansi. Kerja sama antara DPRD, Samsat, dan pemerintah kabupaten dinilai perlu terus dijaga agar target penerimaan daerah tercapai.
Sebagai daerah perbatasan, Natuna menghadapi tantangan pembangunan yang tidak ringan. Kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar menuntut sumber pendapatan daerah yang stabil.
Lamhot berharap kesadaran kolektif warga meningkat seiring membaiknya pelayanan publik. Dengan begitu, roda pembangunan di wilayah paling utara Indonesia itu bisa berjalan optimal dan berkelanjutan.
Imbauan tersebut belum disertai data realisasi PKB Natuna maupun target penerimaan tahun berjalan. DPRD dan Samsat disebut akan terus berkoordinasi memantau capaian penerimaan pajak kendaraan di wilayah itu.