TANJUNGPINANG — Rapat koordinasi tersebut mempertemukan pemerintah provinsi, OJK, dan jajaran TPAKD dari seluruh kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Ansar meminta setiap daerah mencermati data dan indikator yang masih perlu ditingkatkan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan bersama.
"Saya minta kepala daerah kabupaten dan kota mencermati data-data yang disampaikan Kepala OJK. Kita sudah dibekali indikator mana saja yang perlu diperbaiki di masing-masing daerah. Ini harus kita dorong bersama," ujar Ansar.
Website TPAKD Kepri yang diluncurkan dalam forum itu dirancang menjadi sarana informasi dan publikasi terpadu. Masyarakat dan pelaku UMKM bisa mengakses informasi program, layanan, serta akses pembiayaan di sektor keuangan melalui laman tpakdkepri.id.
Kepala OJK Provinsi Kepri Sinar Danandjaya memaparkan capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang beragam. Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang masuk kategori unggul.
Kabupaten Bintan dan Natuna berada di kategori hampir unggul. Sementara Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas masih pada kategori berkembang.
Dari sisi literasi, indeks keuangan Kepri mencapai 78 persen, di atas angka nasional 69 persen dan masuk lima besar nasional. Indeks inklusi keuangan Kepri tercatat 98,43 persen dan menempati peringkat ketiga nasional.
Sinar menyebut kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif periode 2025–2029 diproyeksikan Rp47.573,45 triliun. Angka itu setara rata-rata Rp9.514,69 triliun per tahun.
Pembiayaan investasi tersebut bersumber dari pemerintah, BUMN, serta sektor swasta dan masyarakat. Arah kebijakan sektor keuangan difokuskan pada penguatan pilar perbankan, penguatan sektor keuangan nonbank, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
Ansar menilai kemudahan akses keuangan harus terus diperluas, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi penopang perekonomian daerah. Menurutnya, pengalaman menghadapi gejolak ekonomi membuktikan sektor UMKM punya daya tahan dan mampu menyelamatkan perekonomian nasional.
Untuk memastikan koordinasi berjalan, Ansar menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri bersama Biro Perekonomian mengoordinasikan upaya peningkatan indikator makroekonomi, termasuk sektor keuangan.
"Saya tugaskan Ibu Sekda bersama Biro Perekonomian untuk mengoordinasikan hal ini. Indikator-indikator makroekonomi, termasuk sektor keuangan, harus terus kita kejar dan tingkatkan," tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi kinerja TPAKD kabupaten/kota yang telah membangun koordinasi dengan baik. Ia berharap sinergi pemerintah daerah, OJK, dan pemangku kepentingan sektor keuangan terus diperkuat.
"Kepada Kepala OJK, jangan ragu-ragu. Mari kita bersama-sama menghasilkan karya-karya terbaik untuk Kepulauan Riau," ajaknya.
TPAKD Provinsi Kepri beserta seluruh TPAKD kabupaten/kota telah dikukuhkan dan menjalankan program yang selaras dengan Asta Cita pemerintah. Pada 2025, TPAKD Kepri masuk sebagai nominasi TPAKD terbaik tingkat nasional.