Pemkab Bintan Unggah 16 Dokumen Tindak Lanjut SPI KPK, 11 Sudah Diverifikasi hingga Oktober 2026

Penulis: Muzakir Salim  •  Jumat, 13 November 2026 | 11:01:31 WIB
Rapat koordinasi monitoring tindak lanjut SPI KPK digelar di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/11/2026).

BINTAN — Rapat koordinasi monitoring tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada dimensi internal dan eksternal digelar di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (12/11/2026). Selain Bupati dan Wakil Bupati, forum itu dihadiri Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta para kepala perangkat daerah.

Pertemuan tersebut memperkuat sinergi KPK dengan Pemkab Bintan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Fokusnya bukan sekadar seremonial, melainkan menindaklanjuti temuan SPI tahun sebelumnya secara konkret.

Rencana Aksi Tindak Lanjut Berdiri di Atas Tiga Indikator

Hasil SPI Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pemkab Bintan. Ada tiga indikator utama yang dipakai: integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Dari rencana aksi itu, pemerintah daerah mengunggah 16 dokumen data dukung Triwulan I ke aplikasi SPI KPK. Sebanyak 11 dokumen sudah diverifikasi, sementara lima dokumen lain masih dalam proses perbaikan sesuai hasil evaluasi.

Bupati: SPI Bukan Sekadar Angka

Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pendampingan Tim KPK. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi KPK dan pemerintah daerah dalam Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.

"SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan," ungkap Roby.

Ia menekankan bahwa perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan adalah tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif. Semua harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Nol Toleransi untuk Suap, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan

Roby meminta seluruh perangkat daerah memperkuat budaya kerja profesional. Koordinasi dengan Inspektorat Daerah perlu dibangun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan juga ditegaskan dalam forum itu. Menurut Roby, pencegahan korupsi tidak cukup bertumpu pada sistem digital atau SOP yang rapi.

"Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan," tegasnya.

Komitmen Terbuka terhadap Evaluasi KPK

Di akhir sambutannya, Bupati menyatakan Pemkab Bintan siap berbenah dan terbuka terhadap evaluasi. Kolaborasi dengan KPK akan terus diperkuat demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud," tutup Roby.

Lima dokumen yang masih diperbaiki menjadi pekerjaan rumah terdekat bagi perangkat daerah terkait. Perbaikan itu menentukan apakah target tindak lanjut Triwulan I bisa tuntas seluruhnya sebelum evaluasi berikutnya.

Reporter: Muzakir Salim
Sumber: acikepri.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top