KEPULAUAN RIAU — Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memperkirakan biaya layanan pengelolaan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berada di kisaran satu digit dolar AS per ton. Tarif final baru akan diumumkan pada Desember 2026, sebelum sistem pemantauan ekspor berjalan penuh per 1 Januari 2027.
Kepala DSI Luke Thomas Mahony menyampaikan proyeksi itu mengacu pada perkembangan harga pasar saat ini. Besaran dan mekanisme pungutan masih dibahas bersama para pemegang saham.
"Jika mengacu pada kondisi harga pasar saat ini, secara indikatif biaya layanan DSI akan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton," kata Luke dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, Jumat (13/11).
Biaya layanan yang dikenakan nantinya mencakup fasilitas yang disediakan DSI melalui portal pengelolaan ekspor komoditas National Data Intelligence (NADI). "Kami akan mengumumkan biaya layanan pada Desember," ujar Luke.
Platform NADI memantau perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam strategis, termasuk CPO. Cakupan datanya meliputi kontrak ekspor, harga, volume pengiriman, kualitas produk, klasifikasi Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga negara tujuan ekspor.
DSI juga menyasar proses verifikasi lewat pelacakan kapal, validasi negara tujuan, serta rekonsiliasi devisa hasil ekspor. Luke menegaskan DSI tidak mengubah mekanisme transaksi antara eksportir dan pembeli.
Pelaku usaha tetap berwenang menentukan harga, volume, spesifikasi produk, dan mekanisme pembiayaan sesuai kesepakatan bisnis masing-masing. "Kami tidak menggantikan mekanisme pasar, tetapi memperkuat pasar," kata Luke.
Selain CPO, nikel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNI) masuk dalam pengawasan ekspor satu pintu melalui DSI. Kedua produk tercakup karena memiliki klasifikasi kode HS yang sama dalam ketentuan perdagangan Indonesia.
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menjelaskan produk nikel dengan kadar tertentu yang masuk klasifikasi kode HS Indonesia akan menjadi objek pengawasan DSI. Ketentuan itu mencakup NPI dan feronikel yang selama ini berbeda penyebutan secara teknis.
"Secara kode HS Indonesia, antara feronikel dan NPI sama. Artinya, secara peraturan perdagangan, untuk NPI dan feronikel akan masuk ke DSI," kata Arif seusai mengikuti Sosialisasi Perkembangan DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (6/11).
Bagi eksportir CPO, kepastian tarif pada Desember 2026 menjadi penentu perhitungan biaya pengiriman tahun depan. Sejumlah pelaku industri masih menunggu rincian mekanisme pungutan sebelum menyesuaikan kontrak jual beli dengan pembeli luar negeri.