BATAM — Aplikasi BATAMKU dirancang mencatat arus kedatangan dan keberangkatan penumpang di pelabuhan, bukan sekadar rekap kunjungan. Setelah melewati tahap uji coba dan evaluasi di Pelabuhan Sekupang, penerapannya akan diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Kota Batam. Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), Batam punya dinamika pergerakan orang yang berkait erat dengan aktivitas industri, investasi, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan masyarakat. Ketersediaan data mobilitas yang akurat dan mutakhir dinilai membantu pemerintah memahami kebutuhan kawasan secara lebih menyeluruh. Data itu juga menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut BATAMKU sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Amsakar.
Informasi mobilitas masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi kebutuhan infrastruktur transportasi, kapasitas fasilitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, hingga penyediaan layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan. Pertumbuhan investasi dan aktivitas industri Batam turut mendorong kebutuhan tenaga kerja serta pergerakan warga dari berbagai daerah.
Amsakar menegaskan penguatan investasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, manfaat pertumbuhan investasi perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
"Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut," lanjutnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, informasi pola kedatangan dan tujuan perjalanan masyarakat dapat menjadi masukan memahami dinamika kebutuhan tenaga kerja. Data itu, bila dipadukan dengan data sektoral yang relevan, mendukung penyelarasan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri. Informasi mobilitas secara agregat juga berpotensi dipakai membaca perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, kuliner, perhotelan, transportasi, dan UMKM.
Pengembangan BATAMKU menjadi bagian upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia. Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional penerapan sistem di pelabuhan.
Koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam implementasinya. Pihak yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan. Integrasi itu diharapkan menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bagi BP Batam, ketersediaan data terintegrasi merupakan elemen pendukung perumusan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Pelabuhan Sekupang dipilih sebagai lokasi awal untuk menguji kesiapan sistem, alur pendataan, dan kapasitas petugas sebelum penerapan diperluas.