BATAM — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Said Sudrajat melaporkan capaian kontrak KNMP dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten/kota, Senin (16/11/2026), di Gedung Daerah Provinsi Kepri.
Dari 110 lokasi yang ditargetkan tahun 2026, sebanyak 109 sudah berkontrak. Pasir Panjang di Kabupaten Lingga menjadi satu-satunya lokasi yang belum tuntas administrasinya.
Secara kumulatif, anggaran KNMP di Kepri sepanjang 2025 dan 2026 tercatat lebih dari Rp530 miliar. Dana itu dipakai membangun sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat pesisir.
Cakupannya meliputi dermaga, fasilitas pengolahan hasil laut, hingga tempat usaha bagi para nelayan. Ketiga jenis bangunan itu menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi kampung nelayan.
"Secara kumulatif, total anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan KNMP di Kepri selama tahun 2025 dan 2026 tercatat mencapai lebih dari Rp530 miliar," kata Said Sudrajat dalam rapat tersebut.
KNMP berjalan sebagai bagian dari program prioritas pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program ini juga diarahkan mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah pesisir dan kepulauan.
Kepulauan Riau dinilai cocok karena hampir seluruh wilayahnya berbatasan langsung dengan laut. Sebagian besar warga pesisir menggantungkan hidup dari tangkapan ikan dan usaha turunannya.
Pemerintah pusat menargetkan KNMP tidak berhenti pada pembangunan fisik. Program ini juga menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus mendorong kemandirian ekonomi kawasan pesisir.
Lokasi Pasir Panjang di Lingga masih berproses. Penyelesaian detail kontrak menjadi syarat sebelum pembangunan bisa dimulai di titik terakhir tersebut.
Rapat koordinasi tingkat provinsi itu mempertemukan Pemprov Kepri dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Forum tersebut membahas perkembangan pencapaian program strategis nasional Presiden RI di Provinsi Kepulauan Riau.
Bagi warga pesisir, percepatan kontrak berarti kepastian kapan dermaga dan fasilitas pengolahan hasil laut bisa dipakai. Serapan anggaran Rp530 miliar pun bergantung pada eksekusi di lapangan setelah kontrak diteken.