KEPULAUAN RIAU — Perbaikan tata kelola perdagangan sawit nasional tengah menjadi prioritas pemerintah. Langkah ini dinilai krusial untuk menghentikan kebocoran devisa yang selama ini merugikan negara. Namun, di balik semangat perbaikan itu, ada satu suara yang perlu didengar: suara petani sawit yang menggantungkan hidup pada rantai pasok yang stabil.
Dukungan Bersyarat dari Petani
POPSI, organisasi yang menaungi petani sawit di berbagai daerah, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. “Kami setuju tata kelola diperbaiki, asalkan stabilitas rantai pasok tetap dijaga,” ujar Ketua Umum POPSI, Joko Supriyono, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/4).
Menurut Joko, selama ini petani sudah terbiasa dengan pola distribusi yang ada. Jika ada perubahan drastis tanpa sosialisasi matang, dikhawatirkan akan terjadi gejolak harga di tingkat petani. “Jangan sampai perbaikan devisa malah membuat petani kesulitan menjual tandan buah segar (TBS),” tegasnya.
Mengapa Stabilitas Rantai Pasok Penting?
Rantai pasok sawit melibatkan banyak pihak: dari petani kecil, pengepul, pengangkut, hingga pabrik kelapa sawit (PKS). Setiap titik memiliki margin yang tipis. Gangguan di satu titik bisa memicu efek domino, seperti penurunan harga TBS atau bahkan buah tidak terangkut dan busuk.
POPSI mencatat, mayoritas petani sawit di Indonesia adalah pekebun swadaya dengan luas lahan di bawah dua hektare. Mereka sangat bergantung pada akses pasar yang cepat dan stabil. “Kalau pabrik berhenti beli karena ada perubahan regulasi, petani yang paling menderita,” tambah Joko.
Perbaikan Tanpa Guncangan
Pemerintah sendiri tengah menggodok sejumlah aturan untuk memperketat pengawasan ekspor dan transaksi devisa hasil ekspor (DHE). Tujuannya jelas: memastikan seluruh aliran devisa masuk ke sistem keuangan nasional dan tidak bocor ke luar negeri.
Namun, POPSI mengingatkan agar kebijakan ini dijalankan secara bertahap. “Kami minta ada masa transisi yang jelas. Jangan semua aturan baru diterapkan serentak tanpa uji coba,” pinta Joko.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melibatkan asosiasi petani dalam setiap perumusan kebijakan. Menurutnya, pendekatan bottom-up akan menghasilkan regulasi yang lebih aplikatif di lapangan.
Arahan ke Depan
POPSI berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek fiskal dan devisa, tetapi juga pada kesejahteraan petani sebagai ujung tombak industri sawit nasional. “Kami siap diajak duduk bersama. Yang penting, jangan ada kebijakan yang membuat petani bingung di lapangan,” tutup Joko.
Dengan produksi minyak sawit mentah (CPO) yang mencapai puluhan juta ton per tahun, Indonesia adalah pemain utama dunia. Menjaga keseimbangan antara perbaikan tata kelola dan stabilitas rantai pasok menjadi kunci agar industri ini tetap kompetitif tanpa mengorbankan petani kecil.
