Pencarian

Wali Kota Batam Amsakar Tegaskan APBD 2027 Wajib Berdampak Nyata, Prioritaskan Banjir hingga Tenaga Kerja Lokal

Kamis, 08 Oktober 2026 • 08:16:31 WIB
Wali Kota Batam Amsakar Tegaskan APBD 2027 Wajib Berdampak Nyata, Prioritaskan Banjir hingga Tenaga Kerja Lokal
Wali Kota Batam Amsakar Achmad memimpin rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).

BATAM — Pemerintah Kota Batam mengarahkan seluruh program dalam Ranperda APBD 2027 agar memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas. Arahan tersebut mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026), saat pemerintah menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Amsakar menyebut masukan fraksi DPRD menjadi bahan penting untuk menyempurnakan rancangan anggaran. Penyempurnaan itu tetap mengacu pada arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.

Ukuran Keberhasilan APBD: Hasil, Bukan Besaran Serapan

Menurut Amsakar, kualitas hasil yang diterima warga menjadi tolok ukur utama keberhasilan anggaran. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah diarahkan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.

"Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam," ujar Amsakar.

Ia menambahkan, pengukuran kinerja akan difokuskan pada capaian yang berdampak langsung, seperti penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar.

Infrastruktur Jalan dan Drainase di Mainland maupun Hinterland

Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar di wilayah mainland dan hinterland. Pemerataan pembangunan ke kawasan hinterland masuk dalam arah kebijakan anggaran tahun depan.

Amsakar menyatakan setiap usulan infrastruktur akan diuji dengan sejumlah pertimbangan. "Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan," kata Amsakar.

Banjir dan Sampah Jadi Prioritas Lintas Dinas

Penanganan banjir dilakukan terpadu lewat pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta pengendalian kawasan rawan banjir.

Di sektor persampahan, pemerintah mengarahkan penguatan pengelolaan dari hulu ke hilir. Cakupannya meliputi pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir, serta penambahan sarana arm roll truck dan bin container.

Pemko Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R, dan penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.

Bantuan Siswa hingga Beasiswa Mahasiswa Hinterland

Di bidang pendidikan, program diarahkan memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu. Pemerintah menyiapkan bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, serta beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland.

Anggaran pendidikan juga menyentuh pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru.

UHC dan Penguatan Puskesmas hingga RSUD Embung Fatimah

Sektor kesehatan menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan.

MoU dengan 30 Perusahaan Besar untuk 20 Persen Tenaga Kerja Lokal

Penguatan ekonomi masyarakat masuk dalam arah kebijakan APBD 2027 melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas UMKM, pemberdayaan industri, dan fasilitasi perizinan usaha.

Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO. Kesepakatan itu diarahkan merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.

Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah berjalan konstruktif, terbuka, dan tepat waktu. Dengan begitu, anggaran yang ditetapkan realistis, sesuai ketentuan, dan mampu mempercepat pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam.

Follow batamvoice.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: katasiber.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks