Pencarian

Korlantas Polri Larang Modifikasi Pelat Nomor, Sanksinya Kurungan 2 Bulan

Rabu, 04 November 2026 • 10:53:01 WIB
Korlantas Polri Larang Modifikasi Pelat Nomor, Sanksinya Kurungan 2 Bulan
Korlantas Polri melarang modifikasi pelat nomor kendaraan di luar standar resmi Samsat.

KEPULAUAN RIAU — Korlantas Polri menegaskan larangan memodifikasi pelat nomor kendaraan di luar standar resmi Samsat. Pelanggaran atas aturan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) itu bisa dijerat Pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp 500.000. Imbauan ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Korlantas Polri.

Akun Instagram Korlantas Polri mengunggah imbauan yang menyoroti maraknya pelat nomor modifikasi di jalan raya. Unggahan itu menegaskan bahwa TNKB yang tidak sesuai spesifikasi teknis resmi merupakan pelanggaran hukum dan bisa ditindak petugas maupun kamera ETLE.

Font Variasi hingga Mika Gelap Jadi Sasaran Larangan

Ada sejumlah model modifikasi yang secara tegas dilarang. Korlantas Polri merinci bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap ditemui di lapangan:

  • Mengganti bentuk huruf atau angka standar Polri dengan font lain, seperti huruf miring, huruf sambung, atau gaya digital
  • Memasang mika gelap, menempatkan pelat di posisi tersembunyi, memiringkan pelat, atau memakai kaca pelindung gelap maupun buram
  • Menggunakan pelat timbul kustom, melapisi pelat dengan warna gelap, atau menghapus dan menutup logo Korlantas Polri serta tulisan "POLRI" yang tercetak timbul (emboss)
  • Mengecilkan atau membesarkan ukuran pelat dari dimensi standar yang ditetapkan Korlantas Polri, termasuk pemakaian akrilik non-standar

Menutupi Pelat untuk Menyamarkan Identitas Juga Dilarang

Selain modifikasi bentuk, menutupi pelat nomor untuk menyamarkan identitas kendaraan masuk kategori pelanggaran. Praktik semacam ini mempersulit identifikasi kendaraan, baik oleh petugas di lapangan maupun sistem kamera ETLE.

Korlantas Polri menekankan pentingnya penggunaan TNKB asli standar Samsat. Pelat resmi diterbitkan dengan ciri khas tertentu yang tidak bisa ditiru atau diubah pemilik kendaraan.

Ancaman Sanksi Sesuai Pasal 280 UU Lalu Lintas

Pelanggaran pelat nomor dijerat Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu mengatur kewajiban memasang TNKB yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000," demikian bunyi pasal tersebut.

Risiko Ditindak Petugas dan Kamera ETLE

Dalam unggahannya, Korlantas Polri menegaskan bahwa pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi teknis resmi merupakan pelanggaran hukum. Penindakan bisa dilakukan petugas di jalan maupun melalui rekaman kamera ETLE yang tersebar di berbagai titik.

"Penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi teknis resmi-seperti menggunakan font variasi, mika gelap, hingga plat timbul kustom-merupakan pelanggaran hukum yang dapat ditindak oleh petugas maupun kamera ETLE. Gunakan selalu TNKB asli standar Samsat demi ketertiban berlalu lintas," begitu penegasan dalam unggahan tersebut.

Pemilik kendaraan yang pelatnya sudah dimodifikasi sebaiknya segera mengganti dengan TNKB resmi dari Samsat. Biaya pembuatan pelat baru jauh lebih ringan dibanding risiko kurungan dua bulan atau denda Rp 500.000.

Follow batamvoice.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: oto.detik.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks