NATUNA — Khaidir menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah desa semakin besar seiring kewenangan dan dukungan anggaran yang diberikan. Menurutnya, kepala desa beserta perangkatnya dituntut memahami seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Kesalahan administrasi, ketidakpahaman terhadap aturan, maupun pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan persoalan. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dinilai menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Khaidir juga menggarisbawahi bahwa keuangan desa merupakan amanah masyarakat. Penggunaannya harus mengutamakan kebutuhan warga, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
"Jadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok," tegasnya.
Lima Aspek yang Harus Diperkuat Aparatur Desa
Dalam pelatihan tersebut, Khaidir mengarahkan aparatur desa untuk memperkuat lima aspek utama pengelolaan keuangan. Pertama, penguasaan regulasi yang menjadi dasar setiap keputusan belanja desa. Kedua, keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Aspek ketiga adalah ketepatan menentukan prioritas belanja, keempat integritas aparatur, dan kelima pemanfaatan teknologi. Menurutnya, setiap program yang dibiayai anggaran desa perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
"Keterbukaan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik," jelasnya.
Sistem Informasi Desa Diminta Dimanfaatkan Maksimal
Aparatur desa diminta memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi keuangan desa untuk mendukung pekerjaan. Penggunaan teknologi dinilai membantu meningkatkan ketepatan data, ketertiban administrasi, serta mempermudah proses evaluasi dan pengawasan.
Khaidir turut mengingatkan bahwa karakteristik Natuna sebagai daerah kepulauan membuat kebutuhan setiap desa tidak selalu sama. Perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi wilayah dan potensi lokal masing-masing desa.
Pemerintah desa didorong tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Penguatan ketahanan pangan dan pembukaan peluang bagi tumbuhnya usaha produktif menjadi bagian yang diminta diperhatikan.
Pelatihan Diminta Bahas Persoalan Riil di Desa
Khaidir berharap materi yang diberikan para narasumber dapat dipahami dan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ia juga meminta agar pelatihan membahas persoalan yang sering dihadapi pemerintah desa, sehingga peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai penyelesaian masalah.
Pelatihan pengelolaan keuangan desa di Gedung Sri Serindit itu menjadi salah satu upaya Pemkab Natuna memperkuat kapasitas aparatur desa di wilayah kepulauan. Penekanan pada keterbukaan anggaran menyusul besarnya dana desa yang dikelola setiap tahun di tingkat pemerintahan paling bawah.