TANJUNGPINANG — Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa kepengurusan Kadin Kepri yang baru harus mampu menjadi wadah yang inklusif dan adaptif. Ia berharap organisasi ini bisa menerjemahkan peluang investasi menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Kepengurusan yang baru ini diharapkan mampu menjadi wadah yang inklusif, adaptif, serta mampu menerjemahkan peluang investasi menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Ansar saat pengukuhan.
Menurut Ansar, Kepulauan Riau memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara ASEAN dan berada di jalur perdagangan internasional. Kondisi ini didukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ), kawasan industri, serta pusat pengembangan ekonomi digital yang terus berkembang.
"Harapan kami, Kadin Kepri mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai peluang tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ansar memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Kepri tumbuh 7,04 persen secara tahunan — tertinggi di Sumatera dan masuk lima besar nasional. Realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp64,67 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari-April 2026 juga tumbuh 12,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Momentum pengukuhan pengurus Kadin Kepri ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi global," ujarnya.
Ketua Kadin Kepri periode 2026-2031, Mustava, menyatakan komitmennya menjadikan Kadin sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi berdaya saing global. Fokus utamanya adalah penguatan sektor industri kemaritiman dan investasi berkelanjutan.
Menurut Mustava, Kepulauan Riau merupakan kawasan industri strategis nasional yang didukung status FTZ Batam, Bintan, dan Karimun. "Kadin sebagai mitra pemerintah daerah ikut memastikan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan kemudahan berusaha di kawasan FTZ," katanya.
Selain itu, Kadin Kepri akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas melalui pengembangan sektor kemaritiman, perikanan, logistik laut, dan pariwisata bahari. Mustava menegaskan Kadin tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, BP Batam, Forkopimda, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Mari kita bersatu dan bergerak, menjadikan Kadin organisasi yang solid, relevan, dan motor penggerak ekonomi daerah menuju daya saing global," kata Mustava.
Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kepri masa bakti 2026–2031 dilakukan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.