TANJUNGPINANG — Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Bintan Buyu, Kabupaten Bintan, Senin (22/6/2026). Dalam kunjungan itu, ia menegaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi dan teknis harus segera dituntaskan.
“Bulan Oktober ini proses lelang sudah harus berjalan. Kalau sesuai jadwal, Februari atau Maret pembangunan fisiknya sudah mulai dilaksanakan,” ujar Nyanyang.
Pembangunan tahap pertama menyasar tiga daerah: Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Karimun. Ketiganya masuk dalam daftar prioritas program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Pemerintah Provinsi Kepri telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dinas PUPP Kepri diminta segera mendapatkan desain resmi dari pemerintah pusat agar perencanaan bisa lebih cepat.
“Karena desain tersebut menjadi acuan penting agar seluruh tahapan perencanaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” tambah Nyanyang.
Salah satu syarat krusial yang dikejar adalah kesiapan lahan. Nyanyang meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi agar penyediaan lahan rampung pada Juli mendatang.
“Bulan Juli lahan harus sudah siap semuanya. Kalau lahannya siap, tahapan berikutnya bisa langsung berjalan tanpa hambatan,” jelasnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bintan, mulai dari bupati, wakil bupati, hingga sekretaris daerah, untuk terus berkoordinasi dalam menyelesaikan kebutuhan yang diperlukan.
Sebelum pembangunan di Bintan, Lingga, dan Karimun, pada tahun 2026 ini Pemprov Kepri telah menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di tiga wilayah lain: Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Selain itu, Pemprov juga mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat tingkat provinsi di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebelumnya telah bertemu dengan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Jakarta pada 11 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, Ansar meminta percepatan proses lelang pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat di tahun 2026.
Nyanyang menekankan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian terkait harus solid.
“Semua pihak harus saling berkoordinasi. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak cepat karena target waktu yang diberikan cukup ketat,” tutupnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan target lelang mulai Oktober 2026, Kepri berupaya menjadi salah satu daerah terdepan dalam merealisasikan program ini. (*)