TANJUNGPINANG — Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 250 miliar per unit untuk membangun Sekolah Rakyat di tiga lokasi prioritas di Kepulauan Riau. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Provinsi Kepri Riduan menyebut pembangunan dimulai setelah proses pengadaan dan persiapan lahan selesai.
“Pembangunan ditargetkan dimulai setelah proses pengadaan selesai, dan diharapkan rampung pada Maret 2027,” ujar Riduan di Tanjungpinang, Rabu (24/6/2026).
Kesiapan lahan menjadi syarat utama sebelum konstruksi dimulai. Pemerintah daerah diminta memastikan pembersihan, penimbunan, dan pematangan lahan selesai sesuai jadwal. Keterlambatan penyediaan lahan berpotensi menggeser target penyelesaian proyek.
Setiap Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu. Dalam satu kompleks akan dibangun sekitar 27 bangunan yang mencakup ruang kelas, asrama siswa, rumah guru, rumah wali asrama, laboratorium, serta fasilitas pendukung lainnya.
Fasilitas tersebut meliputi sarana olahraga, tempat ibadah, lapangan sepak bola standar semiinternasional, kolam renang, dan lapangan bulu tangkis. Konsep ini ditujukan menciptakan lingkungan belajar yang terintegrasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan pembangunan tujuh Sekolah Rakyat. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan enam di antaranya akan tersebar di enam kabupaten dan kota.
“Enam Sekolah Rakyat akan tersebar di enam kabupaten/kota se-Kepri,” ujar Nyanyang.
Salah satu sekolah akan dibangun di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang, di atas lahan sekitar 10 hektare. Kota Batam tidak masuk dalam skema pembangunan tersebut karena memiliki mekanisme pengembangan yang berbeda.
Menurut Nyanyang, survei lokasi telah berlangsung di lima kabupaten dan kota. Survei untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dijadwalkan pada pekan depan. Pemerintah daerah berharap tiga lokasi prioritas—Natuna, Tanjungpinang, dan Anambas—dapat memasuki tahap pembangunan tahun ini.
“Kami berharap seluruh persyaratan dapat segera diselesaikan sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai,” ujar Nyanyang.
Proses lelang ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Sejumlah dokumen dan persyaratan masih perlu dituntaskan, meliputi kesesuaian tata ruang, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), sertifikasi lahan, konektivitas kawasan, serta analisis dampak lalu lintas.