TANJUNGPINANG — Rencana pemerintah untuk meratakan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah 3T di Kepulauan Riau masih terganjal administrasi. Penanggung Jawab sekaligus Koordinator Program MBG Kepri, Rika Azmi, mengonfirmasi bahwa belum adanya juklak dan juknis dari BGN menjadi penyebab utama program tersebut belum bisa direalisasikan.
“Jadi untuk wilayah 3T sampai hari ini belum berjalan, karena juklak dan juknisnya belum ada dari BGN,” kata Rika kepada ulasan.co, Selasa, 14 Juli 2026.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota tidak tinggal diam. Rika menyebut Gubernur Kepri, para bupati, dan wali kota telah mengirimkan surat resmi ke BGN untuk mendesak percepatan realisasi program di wilayah 3T.
“Gubernur sudah menyurati BGN untuk percepatan realisasi 3T. Bupati dan Wali Kota juga sudah menyurati BGN untuk mempercepat di wilayah 3T,” tuturnya.
Langkah ini menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah daerah untuk segera mengejar ketertinggalan layanan gizi di daerah terluar.
Menariknya, kendala program ini bukan berasal dari kesiapan infrastruktur. Rika menegaskan bahwa sebagian besar wilayah 3T di Kepri telah memiliki bangunan dapur MBG yang siap digunakan. Persoalan justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kewenangan penuh BGN.
“Untuk bangunannya rata-rata sudah ada. Tinggal SDM-nya yang memang itu dari BGN,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah hanya bisa menunggu keputusan dari pusat untuk mengisi pos-pos tenaga pengelola dapur yang sudah berdiri.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau secara keseluruhan sudah menunjukkan hasil positif. Hingga kini, cakupan layanan telah mencapai 87,59 persen. Program ini didukung oleh 275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Rika menambahkan bahwa penerima MBG di Kepri saat ini mencapai 149 ribu jiwa. “Tapi, angka itu akan terus diupdate karena sekarang inikan sudah masuk tahun ajaran baru,” pungkasnya.
Angka tersebut menunjukkan bahwa hanya wilayah 3T yang masih menjadi kantong putih dalam peta layanan MBG di provinsi tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya tengah memprioritaskan pemerataan layanan ke wilayah 3T. Menurutnya, konsentrasi dapur MBG saat ini masih tinggi di wilayah aglomerasi, sehingga perlu penataan ulang.
“Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” kata Nanik, Kamis, 4 Juni 2026, dikutip dari laman resmi BGN.
Skema yang disiapkan BGN untuk wilayah 3T tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas baru. BGN juga akan memanfaatkan kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional. Selain itu, BGN membuka peluang kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta melalui CSR, yayasan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jangkauan layanan.