BATAM — BP Batam memastikan agenda silaturahmi dengan insan pers yang digagas Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra bukan untuk membungkam kritik. Langkah itu justru menjadi ruang dialog terbuka agar pemerintah dan media saling memahami tantangan masing-masing di era digital.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait menyampaikan, komunikasi yang sehat dan profesional menjadi fondasi penting agar informasi mengenai pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh. Silaturahmi ini, menurutnya, adalah kesempatan menciptakan hubungan yang lebih cair antara pemerintah dan wartawan.
Ariastuty menegaskan, pemerintah sangat menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk berbenah.
"Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat," ujar Tuty, sapaan akrabnya.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab memberikan akses informasi yang memadai kepada media. Tuty menyebut, apabila ada data yang belum lengkap, pihaknya siap memberikan penjelasan.
"Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi," katanya.
Tuty menilai, selama ini hubungan pemerintah dan media kerap baru terjalin ketika muncul persoalan. Padahal, komunikasi idealnya dibangun sejak awal agar kebijakan bisa dijelaskan dan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan.
"Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama," tambahnya.
Ia menegaskan, BP Batam tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Yang diperlukan justru media independen yang mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya secara profesional.
"Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah," kata Tuty.
Tujuan akhir dari penguatan komunikasi ini adalah menciptakan ekosistem informasi publik yang sehat. Kritik dapat disampaikan secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, dan masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari komunikasi yang berkualitas.