Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memperkuat ekosistem teknologi keuangan (fintech) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya yang berada di pulau-pulau terdepan dan kawasan perbatasan. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan digitalisasi tidak cukup hanya pada transaksi nontunai, melainkan harus terintegrasi hingga pembukuan dan pemasaran usaha.
TANJUNGPINANG — Pemanfaatan teknologi keuangan menjadi kunci strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyebut wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses layanan keuangan dan pasar.
“Pulau yang jauh tidak berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat maupun UMKM di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal,” ujarnya di Tanjungpinang, Rabu.
Menurut Nyanyang, transformasi digital harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Ia menekankan digitalisasi bukan sekadar anjuran memakai pembayaran nontunai, tetapi menyentuh seluruh rantai usaha.
“Digitalisasi harus terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, perluasan akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Langkah yang tengah digenjot mencakup percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, hingga penguatan pembayaran digital untuk transaksi pemerintah daerah. Literasi dan perlindungan konsumen juga masuk dalam prioritas kerja sama ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso memaparkan potensi besar teknologi keuangan untuk menjangkau pelaku usaha yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan konvensional.
OJK telah mengembangkan inisiatif nyata melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur. Sistem itu menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mencatat aktivitas usaha secara terstruktur, dan data yang dihasilkan dipakai sebagai data alternatif dalam pemeringkatan kredit.
“Model ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di Kepri dengan menyesuaikan karakteristik, potensi, dan kebutuhan ekonomi daerah,” demikian Adi.
Adi mengingatkan perkembangan ekonomi digital harus memberi manfaat luas tanpa mengorbankan kepercayaan dan keamanan ekosistem. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah yang melibatkan regulator, pemerintah, industri, hingga perguruan tinggi.
Ekonomi digital yang sehat membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar inovasi berjalan berkelanjutan. Peran perguruan tinggi diperlukan untuk riset dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal dalam mengadopsi teknologi keuangan.