DPRD Kota Batam melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 setelah Wali Kota Amsakar Achmad menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan. Optimalisasi pendapatan, arah belanja, infrastruktur, banjir, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan UMKM masuk dalam daftar perhatian DPRD.
BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad akhirnya merespons pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 pada rapat paripurna. Jawaban itu menjadi salah satu titik penting sebelum rancangan peraturan daerah tersebut digarap lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan menjelaskan, paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi partai politik. Menurut dia, walikota dijadwalkan memberi jawaban atas berbagai catatan yang diajukan dewan.
“Setelah rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi partai politik di DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Wali Kota, maka Wali Kota dijadwalkan memberikan jawaban atas pandangan fraksi berkenaan,” kata Aweng.
Pendapatan asli daerah menjadi salah satu isu yang paling disorot fraksi. Amsakar mengaku tidak akan mengandalkan kenaikan tarif untuk menggenjot pendapatan. Pemerintah kota lebih dulu membenahi data objek pajak, mendorong digitalisasi pembayaran, serta memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak.
“Upaya tersebut tidak semata-mata ditempuh melalui peningkatan tarif, tetapi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pembayaran, peningkatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan,” jelas Amsakar.
Selain pendapatan, DPRD juga mengingatkan agar belanja daerah tidak sekadar mengikuti rutinitas tahunan. Setiap tambahan anggaran harus memberi dampak terhadap kinerja layanan dan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pemerintah kota menyebutkan alokasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan 20,98 persen. Anggaran itu bakal digunakan untuk memperbaiki kualitas jalan, membenahi drainase, mengurangi risiko banjir, serta mendukung keselamatan lalu lintas.
DPRD juga meminta penanganan banjir dan persampahan tidak dikerjakan parsial. Amsakar menegaskan persoalan itu harus dituntaskan secara terpadu melalui penguatan infrastruktur drainase, pemeliharaan berkala, pengendalian kawasan, serta pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Perhatian DPRD juga mengarah ke pelayanan dasar. Untuk pendidikan, pemerintah berkomitmen memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran, melengkapi sarana prasarana, dan memperbaiki kualitas tenaga pendidik. Sementara di bidang kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) tidak lagi dinilai sekadar dari jumlah kepesertaan, melainkan dari kemudahan akses pelayanan, ketersediaan tenaga medis, obat, alat kesehatan, serta mutu layanan.
Dalam rencana anggaran kali ini, pemkot juga mengalokasikan Rp 20 miliar untuk penambahan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri Syariah. Amsakar menyebut rencana itu akan tetap dikaji dari sisi kelayakan, manfaat ekonomi, target kinerja, dan tingkat risiko investasi.
Seluruh jawaban tersebut selanjutnya dibawa ke pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Aweng menuturkan, tahapan ini menjadi ruang bagi dewan untuk menguji kembali komitmen pemerintah dan memastikan perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan daerah serta kepentingan warga Batam.