JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan besarnya tanggung jawab yang diemban Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di wilayah hukumnya. Amanah tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari penegakan hukum, penanganan perkara, hingga pemulihan aset.
Pengangkatan Dr. Transiswara Adhi sebagai Kajati Kepri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 831 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 22 Juli 2026. Ia dilantik bersamaan dengan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
Momentum Penyegaran Jajaran Kejaksaan
Jaksa Agung menyebut pergantian pimpinan di tingkat Kejaksaan Tinggi tidak hanya sekadar rotasi jabatan. Momen ini diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Pelantikan ini juga menjadi momentum bagi jajaran Kejaksaan untuk terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta kualitas pelayanan hukum. Kehadiran pimpinan baru dinilai strategis untuk mendukung terciptanya kepastian hukum sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan di Kepri.
Sinergi dengan Pemda dan Aparat Penegak Hukum
Kehadiran Transiswara Adhi diharapkan mampu meningkatkan sinergi antara Kejaksaan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya kepastian hukum sekaligus penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah Kepri.
Dengan amanah baru ini, Dr. Transiswara Adhi diharapkan mampu melanjutkan sekaligus meningkatkan berbagai program dan capaian positif yang telah dijalankan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebelumnya.
Target: Penegakan Hukum yang Humanis dan Responsif
Kepemimpinan baru di lingkungan Kejati Kepri diharapkan dapat menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus memberikan pengabdian terbaik dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta mendukung pembangunan nasional, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
