KEPULAUAN RIAU — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang ekspor komoditas energi Indonesia melewati negara perantara seperti Singapura, dengan potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp3 triliun per tahun. Kebijakan ini menyasar praktik pencatatan kontrak dan margin dagang batu bara di luar negeri, meski kapal tetap berlayar langsung ke negara pembeli.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai arah kebijakan Bahlil dapat dipahami karena ada persoalan nyata dalam pencatatan nilai perdagangan komoditas Indonesia. Selama ini, kata dia, kontrak, faktur, serta margin perdagangan batu bara kerap tercatat melalui perusahaan yang berkantor di Singapura.
Padahal, kapal pengangkut tetap berlayar langsung dari Indonesia menuju negara pembeli seperti China dan India. Singapura lebih berperan sebagai lokasi pencatatan transaksi ketimbang titik transit fisik komoditas.
"Jadi, persoalan utamanya bukan rute pengiriman, melainkan lokasi pencatatan laba dan nilai tambah," kata Yusuf saat dihubungi, Selasa (3/11/2026).
Berapa Tambahan Penerimaan yang Bisa Diraup
Yusuf menghitung, dengan asumsi volume perdagangan sekitar 55 juta ton batu bara dan harga rata-rata 75 dollar AS per ton, nilai transaksi mencapai hampir 4 miliar dollar AS atau sekitar Rp75 triliun. Dari jumlah itu, tambahan nilai perdagangan yang berpotensi tercatat di Indonesia berkisar Rp1 triliun hingga Rp7 triliun per tahun.
"Tambahan penerimaan negara dari pajak dan royalti kemungkinan sekitar Rp0,5 triliun hingga Rp3 triliun. Ini tetap berarti, tetapi tidak sampai puluhan triliun rupiah," jelasnya.
Angka itu masih bersifat indikatif. Belum ada kepastian mengenai seluruh volume komoditas Indonesia yang diperdagangkan melalui Singapura, sehingga pemerintah perlu mencocokkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan.
Dorongan agar Margin Kembali ke Dalam Negeri
Bila transaksi dilakukan langsung dari Indonesia, sebagian margin yang sebelumnya tercatat di luar negeri berpeluang masuk ke dalam negeri. Kondisi ini memperluas basis penerimaan pajak dan memberi tambahan manfaat ekonomi bagi negara.
Pengamat komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kebijakan Bahlil sebagai langkah nasionalis yang patut didukung. Menurut dia, pemerintah perlu menunjukkan keberanian membenahi tata kelola ekspor SDA agar kekayaan alam tidak lebih banyak menguntungkan pihak lain.
"Ya, kalau menurut saya bagus kebijakan itu. Itu kebijakan yang nasionalis. Jangan sampai kebijakan yang salah di masa lalu dibiarkan, kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia juga dibiarkan," kata Ujang.
Waspadai Kongkalikong di Jalur Ekspor
Ujang berpandangan, praktik perdagangan SDA melalui negara perantara selama ini menimbulkan persoalan, mulai dari potensi kehilangan penerimaan pajak hingga lemahnya kendali terhadap perdagangan komoditas nasional. Ia mendukung langkah Bahlil untuk memastikan Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari kekayaan alamnya.
"Saya melihat ini sebagai upaya untuk menjaga harga diri, kedaulatan, dan marwah bangsa Indonesia. Itu harus betul-betul kita dukung dan kita dorong," tegasnya.
Ia mengingatkan agar pembenahan tata kelola ekspor SDA dilakukan berkelanjutan dan disertai pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Praktik kongkalikong antara oknum pejabat, pengusaha, dan pihak luar negeri harus dicegah karena merugikan kepentingan nasional.
"Kalau kebijakan ini dilakukan secara konsisten, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang berdikari, mandiri, dan dihargai oleh negara lain," katanya.
Arahan Bahlil di Minerba Convex 2026
Bahlil menyampaikan arahan larangan ekspor melalui negara perantara dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026). Kebijakan itu mencakup seluruh komoditas energi, dari batu bara hingga minyak dan gas bumi.
"Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Tidak boleh dari negara yang itu ya, hanya stempel baru dia bilang ini ekspor negara dia," kata Bahlil.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkap dugaan adanya perdagangan sekitar 50 juta hingga 60 juta ton batu bara melalui jalur perantara. Angka itu sejalan dengan hitungan ekonom yang menempatkan potensi tambahan penerimaan negara di kisaran Rp0,5 triliun sampai Rp3 triliun per tahun.
Bagi Indonesia, penataan jalur ekspor ini menyentuh langsung kepentingan fiskal negara di tengah tekanan penerimaan. Jika konsisten dijalankan, dampaknya tidak hanya pada tambahan pajak dan royalti, tetapi juga pada posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas energi global.