Kementerian HAM Buka Lowongan Penggerak HAM 2026, Kuota 200 Orang untuk Lulusan SMA

KEPULAUAN RIAU — Program ini menyasar warga yang ingin berkontribusi langsung dalam penguatan kesadaran HAM di tingkat akar rumput. Penggerak HAM berstatus sebagai tenaga non-ASN dan non-aparatur desa yang akan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat di kampung binaan.

Apa Saja Tugas yang Akan Dijalani?

Peserta yang lolos seleksi akan bertugas mendampingi masyarakat dalam berbagai aspek pemenuhan hak dasar. Berikut rincian pekerjaan yang harus dilakukan:

• Mengidentifikasi kebutuhan hak dasar warga dan memetakan tingkat pemenuhannya.
• Melakukan penguatan kapasitas HAM kepada masyarakat setempat.
• Menerima serta melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di lapangan.
• Mendampingi pelaksanaan program pemerintah yang berperspektif HAM.
• Melakukan mitigasi risiko konflik sosial dan menyusun laporan berkala ke Kantor Wilayah Kementerian HAM.

Siapa Saja yang Tidak Boleh Mendaftar?

Sejumlah kelompok dilarang mengikuti seleksi ini. Mereka yang berstatus CPNS, PNS, CPPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, anggota TNI, Polri, serta aparatur desa, kelurahan, atau kampung tidak diperkenankan mendaftar. Pelamar juga tidak boleh menjadi pengurus partai politik, terlibat organisasi terlarang, atau sedang dalam proses pengangkatan ASN.

Dokumen yang Wajib Disiapkan Pelamar

Calon peserta harus melengkapi sejumlah dokumen pendukung saat mendaftar. Berikut daftarnya:

• Surat lamaran kepada Menteri HAM RI bermeterai Rp10.000.
• Surat pernyataan bermeterai Rp10.000.
• E-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan, Kartu Keluarga (KK), dan pasfoto formal 4x6 berlatar biru.
• Ijazah terakhir dan transkrip nilai.
• Curriculum Vitae (CV), surat keterangan domisili, dan dokumen pengalaman kerja atau organisasi.
• Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan panitia.

Jadwal dan Tahapan Seleksi

Proses rekrutmen dimulai pada pertengahan 2026 dengan jadwal yang ketat. Berikut tahapan lengkapnya:

1. Pendaftaran: 20–24 Juni 2026.
2. Seleksi administrasi: 25–30 Juni 2026, pengumuman pada 1 Juli 2026.
3. Masa sanggah: 2–3 Juli 2026, pengumuman pasca sanggah pada 6 Juli 2026.
4. Seleksi kompetensi bidang HAM: 7–10 Juli 2026.
5. Pengumuman hasil tes bidang dan jadwal wawancara: 17 Juli 2026.
6. Wawancara: 21–24 Juli 2026, pengumuman akhir pada 27 Juli 2026.
7. Penandatanganan kontrak, pelatihan, dan pengukuhan: 28–31 Juli 2026.
8. Pelaksanaan program: 1 Agustus–31 Desember 2026.

Cara Mendaftar dan Tips Persiapan

Pendaftaran hanya dilakukan melalui portal rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id. Setiap peserta hanya boleh memilih satu lokasi penempatan sesuai domisili. Semua dokumen persyaratan harus diunggah dalam format PDF. Pelanggaran terhadap aturan ini akan menyebabkan peserta gugur.

Karena seleksi mencakup tes kompetensi bidang HAM dan wawancara, calon pelamar disarankan mempelajari isu-isu hak asasi manusia terkini serta pengalaman pemberdayaan masyarakat. Kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa juga menjadi nilai tambah.

Bagi pencari kerja yang ingin terlibat langsung dalam program sosial berskala nasional, lowongan ini bisa menjadi pintu masuk yang strategis. Pastikan dokumen lengkap sebelum pendaftaran dibuka.