KEPULAUAN RIAU — Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut. "Benar," katanya singkat, Rabu (29/7/2026). Hingga saat ini, KPK belum merinci kasus apa yang menjerat Anom. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum bupati tersebut, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Penangkapan Anom terbilang ironis. Pasalnya, baru sebulan lebih sedikit sebelumnya, tepatnya pada 16 Juni 2025, KPK mengundang Anom dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang ke Gedung Merah Putih. Pertemuan itu merupakan rapat koordinasi pencegahan korupsi.
Dalam forum itu, KPK menyoroti tiga titik rawan korupsi di Pemkab Pemalang: penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia. Menanggapi hal tersebut, Anom saat itu menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan.
“Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senapas dan seirama,” ujar Anom dalam pertemuan 16 Juni 2025 itu, merujuk pada OTT terhadap Bupati Pemalang periode 2021-2025, Mukti Agung Wibowo.
Penangkapan Anom menjadi OTT ke-18 selama 2026. KPK memulai tahun ini dengan OTT pertama pada 9-10 Januari, menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
Pada bulan yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi (OTT kedua) dan Bupati Pati Sudewo (OTT ketiga). Memasuki Februari, Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ikut diamankan dalam OTT keempat. Masih di bulan yang sama, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, ditangkap dalam OTT kelima.
KPK juga menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam OTT keenam.
Bulan Maret 2026 yang bertepatan dengan Ramadhan menjadi periode paling sibuk. KPK menangkap tiga bupati dalam OTT berbeda: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ditangkap dalam OTT ke-10. Setelah vakum sepanjang Mei, KPK kembali bergerak pada Juni. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri dalam sebuah OTT. Disusul penangkapan Bupati Muara Enim Edison (OTT ke-12), ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI (OTT ke-13), dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang menyerahkan diri (OTT ke-14).
Memasuki Juli 2026, KPK menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim (OTT ke-15), Bupati Sukoharjo Etik Suryani (OTT ke-16), dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (OTT ke-17), sebelum akhirnya mengamankan Anom Widiyantoro sebagai yang ke-18.