KARIMUN — Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Karimun, Ridwan, menyerahkan langsung SKP2 didampingi Jaksa Fasilitator Mirza Folenda. MHD sebelumnya disangka melanggar Pasal 591 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghentian penuntutan berlaku setelah berkas perkara dinyatakan lolos seluruh persyaratan penerapan keadilan restoratif.
Penerapan Restorative Justice dalam perkara MHD merujuk pada Pasal 79 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Regulasi itu membuka ruang penyelesaian perkara pidana di luar jalur penghukuman, dengan syarat utama adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Kejari Karimun menilai perkara MHD memenuhi ketentuan tersebut sehingga penuntutan tidak dilanjutkan ke pengadilan.
Ridwan menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan bagian dari komitmen institusi kejaksaan menghadirkan penegakan hukum yang humanis. Pendekatan itu tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik secara berkeadilan.
"Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ridwan.
Melalui kebijakan itu, kata Ridwan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum. Institusi juga memastikan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan berjalan secara berimbang.
Langkah Kejari Karimun menempatkan pemulihan dan perdamaian sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan ini dinilai lebih proporsional untuk perkara yang tidak menimbulkan resistensi besar di tengah masyarakat. Korban tetap memperoleh pemulihan, sementara pelaku mendapat kesempatan memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani proses persidangan panjang.
Kejari Karimun belum merinci bentuk perdamaian yang disepakati antara MHD dan pihak korban. SKP2 yang diserahkan memastikan perkara tersebut tidak lagi berlanjut ke tahap penuntutan di pengadilan.