Danantara Siapkan 3 Proyek di Aceh, Kilang Arun hingga Pelabuhan Patna

Penulis: Saifuddin Wahid  •  Jumat, 20 November 2026 | 08:22:02 WIB
Danantara bersama BP BUMN menyiapkan tiga proyek strategis di Aceh, yaitu Kilang Arun, optimalisasi Pelabuhan Patna, dan investasi Mubadala di kawasan Andaman.

KEPULAUAN RIAU — Danantara bersama Badan Pengaturan BUMN menyiapkan tiga proyek strategis di Aceh: Kilang Arun, optimalisasi Pelabuhan Patna, dan investasi Mubadala di kawasan Andaman. Ketiganya masih dalam tahap pengkajian model bisnis, dengan salah satu peluang yang dibahas berupa pasokan 6.000 barel kondensat untuk mendukung Kilang Arun.

Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa ketiga proyek tersebut sedang dikaji potensi dan model bisnisnya. Salah satu opsi yang dibahas adalah pasokan sekitar 6.000 barel kondensat dari proyek Mubadala Andaman sebagai bahan pendukung pengembangan Kilang Arun.

Danantara berharap rangkaian proyek ini menciptakan lapangan kerja sekaligus menaikkan Pendapatan Asli Aceh (PAA). Namun belum ada kepastian terbuka soal nilai investasi, jadwal konstruksi, kapasitas operasional, skema pembiayaan, maupun target penerimaan daerah.

Tiga Proyek dan Rantai Industri yang Dibidik

Jika dirancang terintegrasi, ketiga proyek bisa membentuk ekosistem energi dari hulu ke hilir. Andaman berpotensi menjadi sumber produksi migas, Arun menjadi basis pengolahan, sedangkan Pelabuhan Patna menopang logistik dan distribusi.

Keterkaitan itu juga menyentuh kawasan industri yang sudah ada, yakni KEK Arun dan Pupuk Iskandar Muda. Hubungan produksi migas, kebutuhan bahan baku, kapasitas pengolahan, hingga infrastruktur distribusi masih perlu dipetakan dalam satu dokumen perencanaan yang utuh.

Belajar dari Kutukan Sumber Daya Alam

Ekonom pembangunan Richard M. Auty pernah menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner menambahkan, ketergantungan ekspor komoditas bisa menghambat pertumbuhan bila tidak diiringi diversifikasi ekonomi dan kualitas kelembagaan.

Pengalaman Aceh menjadi rujukan penting. Kekayaan minyak dan gas tidak serta-merta menghadirkan kesejahteraan tanpa industrialisasi, penguatan kapasitas fiskal, penciptaan lapangan kerja, dan tata kelola yang berpihak ke daerah.

Posisi Pemerintah Aceh: Bukan Sekadar Penonton

Pemerintah Aceh dinilai perlu mengambil peran sebagai pengarah kebijakan sekaligus negosiator kepentingan ekonomi daerah. Gubernur mesti memastikan setiap keputusan investasi mempertimbangkan kepentingan fiskal, tenaga kerja, industri lokal, dan keberlanjutan pembangunan.

Landasannya sudah tersedia lewat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMA 2025–2029. Agenda kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, dan pengembangan sektor unggulan bisa menjadi kerangka untuk menyinergikan investasi.

Meski begitu, keberadaan RPJMA belum berarti program integrasi Andaman–Arun–Patna Port sudah ditetapkan atau dijalankan. Pemerintah Aceh masih perlu menerjemahkannya ke dalam kebijakan, program, anggaran, dan target kinerja yang konkret.

Lima Agenda yang Perlu Diperjuangkan

Pertama, pembentukan tim koordinasi percepatan investasi strategis Aceh yang melibatkan BP BUMN, Danantara, BPMA, BUMN terkait, DPRA, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Pembentukan tim ini merupakan rekomendasi kebijakan, sehingga harus ditetapkan melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Kedua, penyusunan masterplan integrasi industri Andaman–Arun–Patna Port. Dokumen ini perlu memuat hubungan produksi migas, kebutuhan bahan baku, kapasitas pengolahan, infrastruktur, distribusi, serta keterkaitannya dengan KEK Arun dan Pupuk Iskandar Muda.

Ketiga, penyiapan program pendidikan vokasi, sertifikasi, magang, dan transfer teknologi agar tenaga kerja Aceh mampu mengisi kebutuhan industri. Dorongan BP BUMN agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, dengan harapan minimal 80 persen, mesti dikawal menjadi target rekrutmen yang terukur dan transparan, bukan dianggap jaminan yang sudah pasti.

Penutup: Bagi Aceh, nilai tiga proyek Danantara tidak cukup diukur dari besarnya cadangan migas. Ukurannya adalah kemampuan mengubah sumber daya itu menjadi kegiatan ekonomi produktif yang meninggalkan nilai tambah di daerah.

Reporter: Saifuddin Wahid
Sumber: waspada.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top