KARIMUN — Ahli Pertama Pengantar Kerja Disnakerprind Kabupaten Karimun, Citro Joyo Trisno, menyebut gerai MPP dibuka sesuai jadwal piket petugas agar warga tetap terlayani. Kartu AK-1, yang dahulu dikenal sebagai Kartu Kuning, berfungsi sebagai syarat administrasi melamar pekerjaan sekaligus alat kendali instansi untuk mendata jumlah pencari kerja.
Data itu kemudian dibandingkan dengan ketersediaan lowongan dan dipakai menghitung angka penempatan tenaga kerja. Jika pelamar diterima bekerja, perusahaan menarik kartu tersebut dan mengembalikannya ke Disnakerprin sebagai laporan penempatan; bila belum diterima, kartu tetap dipegang pemohon.
Kartu AK-1 memiliki masa berlaku dua tahun sejak tanggal diterbitkan. Pemiliknya bisa menggunakannya untuk melamar pekerjaan ke luar daerah, seperti Kota Batam dan Tanjungpinang.
Pemohon cukup melapor ke Disnakerprin Karimun sebelum berangkat dan membawa cetakan kartu untuk dilegalisir di dinas daerah tujuan. Perlakuan sebaliknya berlaku bagi pencari kerja dari luar daerah yang melamar kerja di Kabupaten Karimun.
Selama ini warga dari pulau-pulau di luar Pulau Karimun harus mengeluarkan ongkos transportasi kapal hanya untuk mencetak kartu di kantor dinas melalui aplikasi pusat SIAPkerja. Pemerintah Kabupaten Karimun menghadirkan aplikasi mandiri Siapnari untuk memangkas beban itu.
Lewat Siapnari, pemohon membuat akun, mengunggah pas foto, KTP, ijazah terakhir, serta sertifikat keahlian, lalu mencetak kartu sendiri di rumah setelah diverifikasi petugas secara daring. Citro memastikan petugas memantau sistem selama jam kerja, bahkan tetap melayani verifikasi lewat ponsel di luar jam kerja pada Sabtu dan Minggu bila ada kebutuhan mendesak.
Kendala teknis yang kerap dikeluhkan pemohon adalah saat mengunduh berkas. Citro mengingatkan agar tombol biru bertuliskan "Buka" ditekan dan ditahan agak lama, bukan sekadar diklik cepat satu kali, hingga muncul opsi unduhan.
Saat ini tercatat sekitar 18.000 pemilik akun di aplikasi Siapnari setelah lonjakan pada pelaksanaan Job Fair 2025. Karena masa berlaku kartu mencapai dua tahun, ritme pembuatan AK-1 baru kini melandai di kisaran 1 hingga 2 pemohon per hari, didominasi lulusan sekolah baru.
Kunjungan fisik ke gerai MPP tercatat 25 orang pada September, 25 orang pada Oktober, dan 11 orang sepanjang November 2026, umumnya untuk berkonsultasi soal kendala teknis aplikasi.
Di samping layanan AK-1 dan konseling karir, Disnakerprin Karimun mengimbau warga yang berencana bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia menempuh prosedur resmi. Jalur mandiri dengan kontrak kerja sah maupun jalur agensi melalui aplikasi SISKOP2MI, disertai verifikasi data calon PMI oleh petugas.
Warga diminta tidak nekat berangkat secara ilegal ke negara tetangga maupun negara non-penempatan. Langkah itu rawan berujung pada penahanan aparat, deportasi, hingga tindak pidana perdagangan orang.
"Masyarakat kami imbau untuk memanfaatkan kemudahan aplikasi Siapnari dari rumah dalam mengurus Kartu AK-1 tanpa perlu mengeluarkan biaya transportasi ke kota, serta selalu memastikan menempuh prosedur resmi apabila hendak bekerja ke luar negeri demi keselamatan dan perlindungan hukum," ujar Citro.