KARIMUN — Kepala BP Kawasan Karimun Agusnawarman menyebut pematangan RRP sebagai pondasi penataan kawasan, penguatan kepastian hukum, sekaligus percepatan investasi di Karimun. RRP menjabarkan rencana induk pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Karimun ke arah pemanfaatan ruang yang lebih detail dan operasional.
Dokumen itu mengatur peruntukan kawasan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. Menurut Agus, arah pembangunan kawasan jadi lebih terukur dan memberi kepastian bagi pelaku usaha yang ingin menanam modal.
Poin penting dalam pembahasan RRP adalah peta zonasi kawasan yang nantinya ditetapkan lewat Peraturan Kepala (Perka) BP Kawasan. Peta zonasi tersebut akan diintegrasikan dengan sistem perizinan Online Single Submission (OSS).
Lewat integrasi itu, pelaku usaha atau investor memperoleh kejelasan mengenai peruntukan ruang dalam proses pengurusan perizinan. "Ini sangat penting, karena memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha," kata Agus kepada AlurNews, Sabtu (21/11/2026).
Dengan kejelasan tata ruang dan kepastian hukum, lanjut Agus, investor punya gambaran jelas soal lokasi dan kawasan yang ingin dikembangkan. "Selain itu dengan adanya jelasan tata ruang dan kepastian hukum, mereka (investor) memiliki gambaran yang jelas mengenai lokasi dan kawasan yang ingin dikembangkan," ungkapnya.
Agusnawarman menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Bidang Perekonomian yang menggelar rapat koordinasi tersebut. Rencana pematangan RRP telah disiapkan tim konsultan BP Karimun sejak 2024 dan baru terealisasi ke Kemenko Bidang Perekonomian pada 2026.
Ia berharap RRP mendapat dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah, khususnya kecamatan dan kelurahan di kawasan FTZ. Dukungan itu dinilai penting agar penataan ruang kawasan berjalan seiring percepatan investasi di Karimun.