TANJUNGPINANG — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepri Said Nursyahdu mengungkapkan, lahan seluas sekitar 5 hektare itu disiapkan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad. Lahan tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 300 unit rumah.
“Lahannya itu di belakang Kantor Gubernur, luasnya sekitar 5 hektare,” kata Said, Selasa (8/9/2026).
DPKP Kepri telah mengajukan dua opsi tipe rumah untuk lahan tersebut, yakni tipe 21 dan tipe 36. Said menyebut keputusan akhir masih menunggu arahan gubernur.
“Kepala BKD sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk mendata pegawai-pegawai yang belum memiliki rumah. Sekarang pendataan itu sedang berlangsung,” ujarnya.
Gubernur Ansar Ahmad telah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memetakan jumlah pegawai yang belum memiliki hunian. Data ini menjadi acuan utama dalam menentukan kebutuhan rumah yang akan dibangun.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Direksi Bank BTN yang digelar pada Senin (24/8/2026) lalu, untuk membahas skema Kredit Perumahan bagi pegawai.
Untuk memastikan program berjalan, Pemprov Kepri membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan perumahan. Satgas ini melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD), pengembang perumahan, hingga perbankan penyedia fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Satgas bertugas merencanakan, mengoordinasikan, hingga mengevaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan,” jelas Said.
Dalam rapat koordinasi bersama Bank BTN, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemprov, perbankan, dan pemerintah kabupaten/kota. Program ini disebut sebagai bagian dari upaya menjawab persoalan kepemilikan rumah pegawai negeri sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah daerah akan berupaya memfasilitasi penyediaan rumah, terutama bagi ASN, PPPK, dan tenaga paruh waktu yang belum memiliki rumah,” kata Ansar.
Said berharap proyek ini dapat segera terealisasi. Selain membantu pegawai memenuhi kebutuhan hunian, keberadaan rumah dinas diyakini turut menghidupkan aktivitas di kawasan Dompak.
“Kita doakan bersama supaya ini bisa segera terealisasi. Karena selain untuk membantu pegawai, ini juga untuk membuat kawasan Dompak semakin ramai,” tuturnya.