KEPULAUAN RIAU — Pernyataan itu disampaikan Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, menjawab pertanyaan awak media soal siapa yang akan menanggung pembayaran utang Whoosh. Ia menyebut sejumlah perusahaan pelat merah memiliki laba yang memadai untuk ikut berpartisipasi.
Purbaya mencontohkan skala keuntungan perusahaan BUMN di bawah Kemenkeu. Menurutnya, bahkan perusahaan yang tergolong kecil bisa mencetak laba Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun.
"Kalau kita lihat salah satu perusahaan apa, salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yang kita yang agak kecil aja untungnya, setahun 3 sampai 4 triliun," kata Purbaya kepada awak media.
Ia lantas menyebut Jasa Marga sebagai salah satu kandidat yang mampu berkontribusi. Purbaya juga menyebut ada perusahaan lain dengan laba Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun per tahun.
"Jasa Marga kan bisa. Tambah satu lagi ada yang untung 6 sampai 7 triliun. Jadi cukup, enggak ada masalah," ujarnya.
Meski menyatakan dana tersedia, Purbaya belum memastikan SMV mana yang akan ditunjuk. Dua nama yang sempat disebut kemungkinan terlibat adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesia Investment Authority (INA). Keduanya merupakan SMV yang biasa menangani pembiayaan infrastruktur dan investasi strategis.
Penunjukan ini masih menunggu proses serah terima pembayaran utang Whoosh dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Menurut Purbaya, serah terima dijadwalkan berlangsung pada 15 September 2026.
Setelah kewajiban itu resmi berpindah ke Kemenkeu, Purbaya berencana membenahi mekanisme pembayarannya. Salah satu opsi yang disiapkan adalah restrukturisasi dengan tenor mencapai 80 tahun.
Ia juga menyinggung kemungkinan pembicaraan dengan pihak Tiongkok sebagai kreditur. Namun, Purbaya menegaskan belum bisa berbicara atas nama KCIC karena utang tersebut belum resmi diserahkan kepadanya.
"Nanti saya rapikan lagi ke depan kalau ada dari Tiongkok, segala macam, ini kan belum resmi ke saya, jadi saya belum bisa mewakili KCIC bicara dengan yang Tiongkok," tukasnya.
Pernyataan ini memberi gambaran awal soal skema penanganan utang kereta cepat yang selama ini menjadi sorotan publik. Jika laba BUMN dan SMV jadi dipakai, artinya beban proyek strategis nasional itu pada akhirnya bergeser ke neraca perusahaan pelat merah di bawah Kemenkeu — bukan lagi sepenuhnya ditanggung KCIC sebagai operator.