TANJUNGPINANG — Tiga Sekolah Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau ditargetkan rampung pada Juni 2027. Target itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat meninjau calon lokasi pembangunan di Kota Tanjungpinang, Sabtu (29/8/2026).
“Sekolah Rakyat yang tahap ketiga ini semua kita targetkan selesai di Juni 2027. Karena kan Juli itu anak-anak harus masuk. Sama, setiap tahun, kita target selesai di Juni 2027,” kata Dody dalam rilis resmi Kementerian PU.
Proyek ini menyasar tiga daerah, yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Kementerian PU berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan persyaratan administrasi dan teknis lahan terpenuhi sejak awal agar proses konstruksi tidak terhambat.
Lahan 12 Hektare di Kampung Bugis untuk Sekolah Rakyat Tanjungpinang
Di Tanjungpinang, lahan yang disiapkan berada di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, dengan luas sekitar 12 hektare milik Pemerintah Kota Tanjungpinang. Dari luasan tersebut, sekitar 7 hektare sudah clear dan 5 hektare lainnya disiapkan sebagai area pengembangan.
Sekolah Rakyat Tanjungpinang dirancang untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 36 rombongan belajar atau sekitar 1.260 siswa. Luas dasar bangunan direncanakan sekitar 1,9 hektare dengan total luas bangunan sekitar 2,7 hektare.
Air Bersih Jadi Perhatian di Anambas dan Natuna
Kebutuhan dasar seperti air bersih dan akses jalan menjadi perhatian utama dalam pembangunan ini. Untuk lokasi Tanjungpinang, kebutuhan air tahap awal akan memanfaatkan sumur bor dengan persetujuan penggunaan air tanah dari Kementerian ESDM, sementara jangka panjang direncanakan dari Embung Sei Timun.
Sementara itu, calon Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Anambas berlokasi di Desa Langir, Kecamatan Palmatak, dengan lahan seluas 6,9 hektare yang disiapkan pemerintah kabupaten. Rencana luas dasar bangunan di lokasi ini sekitar 1,8 hektare dengan total luas bangunan 2,6 hektare.
Di Kabupaten Natuna, lahan calon Sekolah Rakyat berada di Kota Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, seluas 10,53 hektare milik pemerintah kabupaten. Sekitar 8,6 hektare di antaranya sudah clear. Sumber air jangka pendek direncanakan dari sumur bor, sedangkan jangka panjang memanfaatkan Embung Sebayar.
Fasilitas Terpadu untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem
Sekolah Rakyat dirancang sebagai lingkungan pendidikan terpadu, bukan sekadar gedung kelas. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang belajar, asrama, sarana olahraga, ruang kegiatan siswa, hingga fasilitas kesehatan.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kementerian PU bertugas membangun sarana prasarana yang layak dan mendukung proses pembelajaran terpadu.
Dody menambahkan, dukungan infrastruktur dasar seperti akses menuju lokasi, sanitasi, dan utilitas lainnya akan membantu mempercepat proses pembangunan ketika memasuki tahap konstruksi. Kementerian PU berkomitmen mengawal ketiga proyek ini agar sesuai jadwal.
