KARIMUN — Puluhan guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di wilayah pedesaan Pulau Kundur, Kabupaten Karimun, mempertanyakan kejelasan pembayaran insentif yang tak kunjung cair. Masalah ini mencuat setelah para pengajar di tingkat desa merasa dianaktirikan dibandingkan rekan sejawat mereka di wilayah kelurahan.
Hingga memasuki periode berjalan tahun ini, para guru di desa masih menunggu tanpa kepastian. Sementara itu, guru TPQ yang bertugas di wilayah kelurahan dilaporkan sudah mulai menerima pencairan dana tersebut secara bertahap.
Ketimpangan Pencairan Antara Guru Desa dan Kelurahan
Kesenjangan distribusi hak ini menimbulkan gejolak di kalangan tenaga pendidik keagamaan di Pulau Kundur. Fitri, salah seorang guru TPQ, mengungkapkan rasa tidak adil yang dirasakan rekan-rekannya di lapangan akibat perbedaan waktu pencairan yang mencolok.
"Kami merasa tidak adil, karena guru kelurahan sudah mulai menerima pencairan tetapi kami di desa belum mendapat kepastian," ujarnya, baru-baru ini.
Perbedaan nasib ini memicu tanda tanya besar mengenai mekanisme penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun. Para guru di desa menilai beban kerja dan tanggung jawab mereka dalam mendidik karakter anak bangsa sama beratnya dengan guru di wilayah perkotaan atau kelurahan.
Kendala Anggaran Desa Hambat Penyaluran Insentif
Persoalan teknis di tingkat birokrasi diduga menjadi akar masalah macetnya insentif bagi guru TPQ di desa. Muncul rencana awal bahwa pembayaran insentif untuk wilayah desa akan dilimpahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemerintah desa (Pemdes).
Namun, kebijakan peralihan tanggung jawab tersebut justru menimbulkan komplikasi baru di lapangan. Banyak pemerintah desa yang mengaku belum siap secara finansial untuk menanggung beban pembayaran tersebut dalam waktu dekat.
“Satu sisi rencana pelimpahan ke desa muncul namun pihak desa belum memiliki anggaran sehingga kondisi ini membingungkan kami,” keluh Fitri.
Ketidaksiapan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) membuat posisi para guru semakin terjepit. Mereka kini terjebak di tengah ketidakpastian antara kebijakan kabupaten dan keterbatasan kemampuan anggaran di tingkat desa.
Desakan Transparansi Kepada Pemerintah Kabupaten Karimun
Kondisi yang berlarut-larut membuat para pengajar TPQ mendesak Pemkab Karimun untuk segera turun tangan. Mereka menuntut penjelasan yang transparan serta solusi konkret agar hak-hak pengajar di pelosok desa tidak terus terabaikan tanpa alasan yang jelas.
Kepastian mekanisme sangat dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi yang merugikan para guru secara ekonomi. Fitri menegaskan bahwa keadilan dalam pemberian insentif adalah hal mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah tanpa memandang lokasi tugas.
“Kami butuh kepastian dan solusi adil dari Pemkab Karimun agar tidak terus menunggu tanpa ada kejelasan yang merata,” pungkasnya.
Hingga saat ini, para tenaga pendidik di Pulau Kundur masih menunggu langkah nyata dari dinas terkait untuk menyelesaikan sengkarut anggaran tersebut. Penyelarasan antara kebijakan pelimpahan wewenang dan ketersediaan dana di desa menjadi kunci utama agar insentif guru TPQ segera cair.
/2026/05/03/690359671.jpg)
