NATUNA — Wakil Bupati Natuna Jarmin mengungkapkan, lahan seluas 11 hektare di kawasan Kompleks Masjid Agung Baitul Izzah sudah disiapkan untuk proyek ini. Pematangan lahan disebut telah rampung, sementara pembangunan fisik gedung akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lapangan Bertaraf Internasional dan Konsep Asrama
Jarmin menjelaskan, fasilitas olahraga berstandar internasional menjadi salah satu keunggulan sekolah ini. Seluruh peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan akan tinggal di lingkungan sekolah dengan konsep asrama.
"Nantinya Sekolah Rakyat akan dilengkapi lapangan olahraga bertaraf internasional," kata Jarmin di Natuna, Senin.
Pemerintah pusat juga menanggung seluruh kebutuhan pokok siswa, termasuk makan dan minum. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.
Tahap Pertama: Tiga Daerah di Kepri
Berdasarkan rapat koordinasi daring antara pemerintah pusat, Pemprov Kepri, dan Pemkab Natuna, pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap. Pada 2026, tiga daerah di Kepri masuk tahap pertama: Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang.
Sementara itu, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga direncanakan mendapat giliran pada tahap berikutnya. “Semuanya ditanggung oleh pemerintah. Program Bapak Presiden ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegas Jarmin.
Dampak Jangka Pendek: Lapangan Kerja Baru
Selain manfaat jangka panjang bagi pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat juga menciptakan efek ekonomi langsung. Jarmin menyebut, proses konstruksi akan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar selama proyek berlangsung.
Pemkab Natuna mencatat, sejak 2025 Sekolah Rakyat di Natuna sudah beroperasi secara terbatas dengan memanfaatkan Asrama Haji Kabupaten Natuna sebagai lokasi belajar mengajar. Anggaran pematangan lahan sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna.
Program ini diharapkan menjadi solusi bagi akses pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera di wilayah perbatasan dan kepulauan.
