KARIMUN — Sebanyak Rp 37,25 miliar digelontorkan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk membayar gaji ke-13 dan TPP kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Karimun pada Juli 2026. Pembayaran ini menandai komitmen daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi pegawai sekaligus memacu produktivitas birokrasi.
Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, mengonfirmasi bahwa proses administrasi telah berjalan sesuai jadwal. Gaji ke-13 menjadi prioritas pertama yang dicairkan pada bulan ini, sesuai rencana awal pemerintah daerah.
Bupati Ing Iskandarsyah menjelaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 dilakukan serentak di bulan Juli 2026. Sementara itu, TPP mengikuti mekanisme kinerja yang ketat. Tunjangan kinerja untuk bulan Juni baru dibayarkan pada Juli setelah pegawai menuntaskan kewajiban kerja masing-masing.
“Prinsipnya sederhana: kerja dulu, baru bulan depannya tunjangan kinerja dibayarkan,” ujar Bupati saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2026). Pola ini, menurutnya, memastikan bahwa pemberian TPP benar-benar berbasis pada capaian kerja, bukan sekadar hak otomatis.
Ing Iskandarsyah menegaskan bahwa menunaikan kewajiban kepada pegawai tepat waktu adalah prioritas mutlak. Ia menekankan bahwa ketersediaan anggaran menjadi syarat utama yang tidak boleh ditunda-tunda.
“Saya ingin menunaikan kewajiban tepat waktu, apalagi jika uangnya memang sudah tersedia. Tidak ada alasan untuk menunda jika semuanya sudah siap,” tegas Bupati.
Lebih dari sekadar rutinitas administratif, Bupati berharap realisasi pembayaran ini menjadi stimulus bagi seluruh jajaran ASN. Ia menginginkan agar pemenuhan hak keuangan ini memicu semangat kerja dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Karimun.
“Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih giat lagi. Saya berharap, dengan terpenuhinya hak-hak ini, kualitas pelayanan publik dan dedikasi kita dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Karimun dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.
Dengan terealisasinya pembayaran ini, roda birokrasi di lingkungan Pemkab Karimun diharapkan terus bergerak optimal. Kepastian hak finansial ASN menjadi fondasi untuk menjaga stabilitas internal dan meningkatkan produktivitas pelayanan publik di daerah kepulauan tersebut.