NATUNA — Pembahasan perencanaan anggaran tahun 2027 memasuki tahap krusial bagi infrastruktur jalan di dua kabupaten paling utara Kepulauan Riau. Sejumlah pekerjaan prioritas di Natuna dan Kepulauan Anambas disebut belum menunjukkan kejelasan alokasi dalam APBD Murni 2027, bahkan cenderung nihil.
Mustamin Bakri menegaskan pembangunan infrastruktur jalan tidak boleh berhenti pada agenda perencanaan. Menurut dia, kebutuhan itu harus diwujudkan lewat kepastian anggaran dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Ruas Jalan yang Masih Menunggu Realisasi
Beberapa ruas jalan provinsi menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran mendatang. Peningkatan jalan hotmix Kelarik–Batu Bilan masuk daftar, begitu pula pekerjaan konstruksi jalan di wilayah Bunguran Tengah serta konstruksi jalan Padang Hangus.
Ruas Simpang Binjai juga menjadi sorotan tersendiri. Jalan tersebut diwacanakan diusulkan menjadi jalan nasional agar ke depannya dapat memperoleh dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengapa Akses Jalan Penting bagi Wilayah Perbatasan
Kondisi geografis Natuna dan Anambas sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menjadikan akses jalan sebagai kebutuhan mendasar. Jalan yang memadai menopang mobilitas warga sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perdagangan.
Dampaknya merembet ke layanan pendidikan dan kesehatan. Tanpa jalan yang layak, warga di sejumlah kampung harus menempuh waktu dan biaya lebih besar untuk mencapai fasilitas umum terdekat.
Harapan Warga pada APBD 2027 dan APBN
Masyarakat Natuna dan Anambas berharap pembahasan APBD Murni 2027 memberi ruang anggaran yang lebih jelas bagi pembangunan jalan provinsi. Rencana pengusulan Simpang Binjai menjadi jalan nasional juga diharapkan tidak berhenti sebagai wacana.
Warga menuntut tindak lanjut berupa kajian teknis, koordinasi lintas pemerintahan, dan proses pengusulan sesuai ketentuan. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan konektivitas di wilayah perbatasan.
Mustamin menekankan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan maupun rencana penganggaran. Yang ditunggu adalah bukti nyata berupa jalan yang dibangun, diperbaiki, dan manfaatnya bisa dirasakan warga.