BATAM — Penetapan upah minimum provinsi tahun depan juga dibarengi kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 menjadi Rp4.253.968. Nilai UMSP naik Rp351.872 atau 9,02 persen dari tahun sebelumnya Rp3.902.096, dan kini berlaku untuk 13 sektor usaha, bertambah dua sektor dibanding 2026.
Sejumlah sektor yang masuk cakupan UMSP antara lain industri kimia dasar, industri perkapalan, pertambangan minyak dan gas bumi, serta pembangkitan tenaga listrik. Kenaikan dua instrumen upah itu berdampak langsung pada pekerja di Batam, Tanjungpinang, dan kabupaten lain di Kepri yang selama ini bergantung pada sektor industri dan maritim.
Berapa Selisih UMP Kepri 2027 dengan Kebutuhan Hidup Layak?
Unsur serikat pekerja dalam pembahasan UMP 2027 memakai nilai Kebutuhan Hidup Layak Rp5.977.587 yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik. Angka yang sama muncul dalam usulan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam untuk penetapan UMK Batam 2027.
Dibandingkan UMP Kepri 2027, terdapat selisih Rp1.748.231. Dengan kata lain, angka KHL itu sekitar 41,34 persen lebih tinggi daripada upah minimum provinsi yang telah ditetapkan.
Perbandingan tersebut menunjukkan jarak antara upah minimum tingkat provinsi dan nilai kebutuhan hidup layak yang diperdebatkan dalam perundingan. Namun angka itu tidak serta-merta berarti seluruh pekerja di Kepri kekurangan pendapatan sebesar selisih tersebut.
Rapat Dewan Pengupahan Sempat Diskors Beberapa Kali
Perbedaan pandangan soal besaran kenaikan terlihat dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kepri di Batam pada 19 November 2026. Rapat yang membahas rekomendasi UMP dan UMSP berlangsung alot dan sempat beberapa kali diskors sebelum mencapai kesepakatan.
Unsur serikat pekerja awalnya mengusulkan indeks alfa 1,0 dengan mempertimbangkan nilai KHL Rp5.977.587. Sementara unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa 0,5 dengan alasan kondisi perekonomian dan keberlangsungan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Setelah mendengar masukan pemerintah dan akademisi, kedua unsur menyepakati indeks alfa 0,75. Kesepakatan itu menjadi dasar rekomendasi kenaikan UMP dan UMSP Kepri 2027 kepada gubernur, dengan hasil kenaikan 9,02 persen untuk kedua jenis upah minimum.
Alasan Pemprov: Keadilan dan Keberlangsungan Dunia Usaha
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri Diky Wijaya menyatakan penetapan upah minimum telah melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
"Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau," jelas Diky.
Menurut siaran pers Pemprov Kepri, penetapan UMP 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Pasal 138 UU tersebut mengatur bahwa upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Mekanisme penyesuaian upah minimum memakai formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Indeks alfa menentukan besarnya kontribusi pertumbuhan ekonomi dalam penghitungan penyesuaian upah minimum.
Apa Langkah Selanjutnya Setelah UMP Ditetapkan?
Dengan terbitnya SK Gubernur Nomor 1232 Tahun 2026, UMP dan UMSP Kepri 2027 menjadi acuan pengusaha di provinsi itu dalam menyusun struktur upah. Pemerintah provinsi belum merinci jadwal sosialisasi maupun pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan baru tersebut.
Bagi pekerja, selisih Rp1,74 juta antara UMP dan KHL tetap menjadi sorotan serikat pekerja yang menuntut penyesuaian lebih tinggi. Pembahasan UMK Batam 2027 yang menggunakan rujukan KHL serupa akan menjadi ujian berikutnya bagi Dewan Pengupahan di tingkat kota.