KEPULAUAN RIAU — Kantor Staf Presiden (KSP) angkat bicara soal kelanjutan proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang tengah diterpa isu korupsi. Juru bicara KSP memastikan program yang sudah berjalan ini tidak serta-merta dihentikan, mengingat pembayaran kepada vendor telah dilakukan. "Proyek ini tetap dilanjutkan sebab sudah dibayar," ujar perwakilan KSP dalam keterangan resminya, kemarin.
KSP menjelaskan, keputusan final mengenai utilisasi ribuan unit motor listrik yang sudah terlanjur dipesan kini berada di tangan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, arahan presiden juga akan menjadi penentu utama. "Pemanfaatannya tergantung pimpinan BGN yang baru dan arahan presiden," tegasnya.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara administratif proyek berlanjut, belum ada skema pasti soal distribusi atau operasional motor-motor tersebut. Ribuan unit yang sudah dibeli dengan dana APBN itu berpotensi mangkrak jika tidak ada keputusan strategis dari pucuk pimpinan.
Keputusan untuk melanjutkan proyek ini diambil di tengah sorotan publik atas dugaan korupsi dalam pengadaannya. KSP enggan berkomentar lebih jauh soal proses hukum yang berjalan, namun menegaskan bahwa aspek pemenuhan kebutuhan operasional BGN tetap menjadi prioritas. "Yang jelas, motor ini dibutuhkan untuk mendukung program makan bergizi gratis," tambahnya.
Langkah KSP ini berbeda dengan kebijakan di beberapa proyek pemerintah sebelumnya yang langsung dihentikan total saat terindikasi masalah hukum. Dengan skema ini, pemerintah memilih menyelamatkan aset yang sudah dibeli sambil menunggu kejelasan hukum dan struktur organisasi BGN yang baru.
Hingga saat ini, belum ada timeline pasti kapan motor listrik tersebut akan mulai digunakan. KSP hanya menyebut bahwa arahan presiden akan menjadi acuan utama bagi pimpinan BGN yang baru. Publik masih menunggu kepastian apakah motor ini akan didistribusikan ke satuan tugas lapangan, disimpan sebagai cadangan, atau dialihfungsikan.
Proyek motor listrik BGN sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan nilai kontrak mencapai Rp1 triliun. Ribuan unit motor listrik buatan dalam negeri direncanakan menjadi armada operasional untuk mendukung distribusi program makan bergizi gratis di berbagai daerah.