BATAM — BP Batam mulai mengetatkan pengawasan pemanfaatan lahan di kawasan industri dan perdagangan. Para pemegang hak alokasi tanah yang belum merealisasikan pembangunan kini diminta segera memperbarui data dan menyampaikan laporan perkembangan proyeknya melalui sistem digital LMS.
Kebijakan ini diteken untuk menindaklanjuti aturan terbaru dari pemerintah pusat. Regulasi yang menjadi payung hukum adalah PP Nomor 48 Tahun 2025 serta Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan.
Dalam laporan yang harus diunggah melalui LMS, penerima alokasi wajib mencantumkan sejumlah poin penting. Data tersebut akan menjadi dasar evaluasi bagi BP Batam untuk menilai keseriusan pengelola lahan dalam merealisasikan investasi.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa penataan data ini bukan sekadar formalitas administrasi. Ia menyebut langkah ini krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan lahan tidak menganggur tanpa aktivitas yang jelas.
“Kami mengimbau seluruh penerima alokasi tanah untuk segera melakukan pemutakhiran data dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).
BP Batam memberi peringatan tegas bagi para penerima alokasi yang abai terhadap kewajiban ini. Lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan atau tidak melaporkan progresnya berpotensi ditertibkan.
Seluruh data dan dokumen yang diunggah melalui LMS juga harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterlambatan pelaporan maupun penyampaian data yang tidak sesuai akan berujung pada evaluasi hingga pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Digitalisasi tata kelola pertanahan ini diharapkan mampu mendongkrak daya saing Batam sebagai kawasan investasi unggulan. Dengan data yang akurat, BP Batam dapat memantau secara real-time lahan mana saja yang produktif dan mana yang telantar.
Langkah ini sekaligus menjadi instrumen untuk mempercepat realisasi investasi yang selama ini kerap terhambat oleh minimnya kepastian status lahan. Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan kawasan industri agar tetap kompetitif di mata investor asing.