BATAM — Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau mencatat penurunan signifikan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Per Maret 2026, angka kemiskinan menyentuh 111,22 ribu orang, turun dari 114,55 ribu orang atau 4,26 persen pada September 2025.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Kepulauan Riau Margaretha Ari Anggorowati menyebut tren positif ini juga terjadi jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam rentang satu tahun, jumlah penduduk miskin di Kepri berhasil ditekan hingga 6,06 ribu orang.
“Jumlah penduduk miskin di Kepri turun dibandingkan September 2025 maupun Maret 2025,” kata Margaretha.
Data BPS menunjukkan penurunan terjadi merata di seluruh wilayah. Di kawasan perkotaan, penduduk miskin berkurang dari 94,77 ribu orang menjadi 91,68 ribu orang.
Sementara itu, di perdesaan angkanya juga menyusut dari 19,79 ribu orang menjadi 19,54 ribu orang pada Maret 2026.
Meski jumlah penduduk miskin turun, garis kemiskinan justru mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen. Nilainya naik dari Rp870.738 menjadi Rp891.524 per kapita per bulan.
Margaretha menjelaskan garis kemiskinan merupakan batas pengelompokan penduduk. Mereka dengan rata-rata pengeluaran per kapita di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menilai capaian ini menunjukkan intervensi pemerintah pusat dan daerah mulai membuahkan hasil. Pihaknya berkomitmen memperkuat program penurunan kemiskinan bersama kabupaten dan kota.
Selain bantuan sosial, pemerintah akan memperluas program pemberdayaan masyarakat. Pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi fokus untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Namun, Nyanyang mengingatkan seluruh kebijakan harus bertumpu pada data yang mutakhir. Sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinilai krusial agar bantuan tidak salah sasaran.
“Tanpa data yang valid, program penanganan kemiskinan tidak akan efektif,” tegas Nyanyang.
Pemerintah daerah menyatakan sinkronisasi data akan terus menjadi prioritas. Langkah ini ditempuh agar penurunan angka kemiskinan dapat berlanjut dan manfaat program menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.