KARIMUN — Ratusan ribu warga Pulau Karimun yang sempat gelap gulita akibat gangguan listrik massal pada 22 Juli lalu kini tinggal menunggu kepastian kompensasi. PT PLN (Persero) memastikan proses verifikasi terhadap 60 ribu pelanggan terdampak tengah berjalan dan akan segera ditindaklanjuti oleh PLN Pusat.
Manajer ULP PLN Tanjung Balai Karimun, Ahmad Subhan Hadi, mengatakan pendataan tidak hanya sekadar menghitung jumlah pelanggan. Pihaknya memastikan setiap data yang masuk telah melalui pemeriksaan ketat agar usulan kompensasi bisa dipertanggungjawabkan.
"Proses verifikasi masih berlangsung. Setelah selesai, data akan segera kami kirim ke PLN Pusat untuk ditindaklanjuti. Saat ini yang diverifikasi sekitar 60 ribu pelanggan," ujarnya, Sabtu (8/8).
Proses ini tidak berjalan sendiri. Verifikasi dilakukan secara berjenjang dari Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) hingga Unit Induk Distribusi (UID) PLN. Mekanisme internal ini menjadi pintu gerbang sebelum kompensasi resmi disalurkan ke rekening pelanggan.
Tekanan datang dari legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Ady Hermawan, secara tegas meminta agar penyaluran kompensasi direalisasikan selambat-lambatnya pada September 2026. Desakan ini disampaikan setelah dirinya memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas persoalan gangguan listrik di Gedung DPRD Karimun.
Bagi publik Karimun, penyelesaian kompensasi bukan sekadar soal nominal. Ini menjadi ukuran akuntabilitas pelayanan publik setelah gangguan listrik melumpuhkan aktivitas warga, sektor usaha, dan pelayanan publik di pulau tersebut.
Di tengah proses kompensasi yang berjalan, PLN tidak tinggal diam memperbaiki infrastruktur kelistrikan. Langkah strategis tengah diambil dengan mempercepat peremajaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkapasitas 6 megawatt (MW).
Peremajaan ini menjadi fondasi utama untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Dengan kebutuhan listrik yang terus tumbuh, keandalan pembangkit menjadi prioritas agar risiko gangguan serupa dapat ditekan di masa mendatang.
Penanganan pascagangguan di Karimun kini diarahkan pada dua jalur paralel: menyelesaikan hak pelanggan melalui kompensasi dan membenahi sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak terulang. Publik kini menunggu seberapa cepat verifikasi dirampungkan dan kapan kompensasi benar-benar diterima warga yang berhak.