Menkeu Purbaya Jamin Anggaran Gempa NTT Tersedia, Dana Siaga BNPB Jadi Andalan Awal

KEPULAUAN RIAU — Pemerintah pusat memastikan tidak akan ada hambatan pembiayaan dalam penanganan pascagempa di NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya langsung di hadapan anggota DPR dalam rapat yang digelar malam hari itu.

"Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT)," kata Purbaya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Skema Bertahap: Dari Dana BNPB hingga Rekonstruksi

Purbaya merinci mekanisme pembiayaan bencana yang mengalir secara bertahap. Tahap awal, respons cepat menggunakan anggaran yang tersedia di BNPB. Ia menyebut dana siaga yang disiapkan mencapai sekitar Rp5 triliun, meski tak memastikan jumlah utuh karena sebagian kemungkinan telah dipakai untuk bencana sebelumnya.

"Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup," ujarnya.

Dana On Call dan Cadangan Khusus yang Stand By

Pemerintah, lanjut Purbaya, memiliki instrumen fiskal yang bersifat siaga atau on call untuk setiap penanganan bencana. Jika anggaran awal BNPB tidak mencukupi, pemerintah akan menyesuaikan dukungan pembiayaan tanpa harus menunggu perubahan anggaran yang berbelit.

"Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak," tegasnya. "Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by."

Skema ini menunjukkan pembiayaan kebencanaan tidak bertumpu pada satu pos anggaran tunggal. Kebutuhan kedaruratan dituntaskan lebih dulu, sementara kebutuhan lanjutan seperti rehabilitasi dan rekonstruksi menunggu pendataan kerusakan di lapangan.

Kebutuhan Lanjutan Menunggu Pendataan Kerusakan

Kementerian Keuangan memastikan dukungan fiskal akan mengikuti perkembangan kondisi di NTT. Besaran pembiayaan tahap berikutnya bergantung pada hasil verifikasi kerusakan dan kebutuhan riil pemerintah daerah setempat. Meski demikian, setiap tambahan anggaran tetap harus mengikuti mekanisme penganggaran yang berlaku agar akuntabel.

Dengan mekanisme berlapis ini, pemerintah optimistis proses pemulihan di NTT dapat berjalan tanpa hambatan finansial berarti, baik untuk masa tanggap darurat maupun pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat gempa.