KARIMUN — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan pihaknya akan mempercepat realisasi status FTZ menyeluruh untuk Karimun dan Bintan. Saat ini, status kawasan bebas di dua daerah itu masih bersifat parsial, hanya berlaku di kawasan tertentu, sehingga dinilai belum cukup kuat untuk menarik investasi skala besar.
Mengapa Status FTZ Parsial Dinilai Kurang Efektif?
Menurut Ansar, kondisi parsial ini membuat Karimun dan Bintan belum mampu bersaing dengan Batam yang sudah menikmati status FTZ penuh. Padahal, potensi ekonomi kedua daerah itu dinilai setara. "Kalau hanya melihat kehilangan pendapatan jangka pendek, kita tidak akan pernah maju. Yang harus dilihat adalah dampak gandanya," ujarnya di Karimun, Jumat (29/5/2025).
Ia mencontohkan Batam sebagai bukti nyata bagaimana kawasan bebas mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menghidupkan sektor industri, hingga memperkuat UMKM. Karena itu, perlakuan kebijakan yang setara menjadi syarat utama bagi Karimun dan Bintan untuk berkembang.
Tiga Faktor Kunci Agar Karimun Jadi Pusat Ekonomi Baru
Pemprov Kepri mengidentifikasi tiga faktor utama yang harus berjalan beriringan untuk menjadikan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pertama, status FTZ yang menyeluruh. Kedua, pembangunan infrastruktur bandara. Ketiga, kemudahan layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kombinasi ketiganya dinilai akan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi pelaku usaha nasional maupun internasional. "Kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar regulasi yang ada semakin mendukung percepatan pembangunan daerah," tegas Ansar.
Progres Bandara Karimun: Anggaran Pembebasan Lahan Sudah Disiapkan
Dalam waktu dekat, Gubernur Ansar berencana membawa Bupati Karimun bertemu langsung dengan Menteri Keuangan. Pertemuan itu tidak hanya membahas perubahan status FTZ, tetapi juga proyek strategis pembangunan Bandara Karimun yang sudah lama diwacanakan.
"Deputi Bappenas juga sangat konsen terhadap penyelesaian Bandara Karimun. Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan anggaran pembebasan lahan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan tahapan yang tersisa agar proyek ini bisa berjalan," kata Ansar. Dukungan dari Bappenas mulai terlihat, dan Pemprov optimistis proyek ini dapat segera terealisasi.
Fakta Singkat: Perjuangan FTZ Karimun-Bintan
- Durasi: Usulan perubahan status FTZ telah berlangsung selama lima tahun terakhir.
- Kondisi saat ini: Status FTZ di Karimun dan Bintan masih parsial, tidak menyeluruh seperti Batam.
- Langkah selanjutnya: Pemprov Kepri akan mengintensifkan komunikasi dengan Menteri Keuangan dan Bappenas.
- Proyek pendukung: Anggaran pembebasan lahan Bandara Karimun sudah disiapkan Pemprov.
Ansar menutup dengan harapan bahwa kombinasi FTZ penuh, bandara, dan MPP akan membuka ruang lebih luas bagi Karimun untuk berkembang. "Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya. (yh)
