KEPULAUAN RIAU — Polemik harga BBM kembali mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan struk pembelian Pertalite pada 11 Juni 2026. Dalam struk tersebut, harga asli Pertalite tercatat Rp 18.040 per liter, sementara konsumen hanya membayar Rp 10.000 per liter. Artinya, pemerintah menanggung beban subsidi sebesar Rp 8.040 per liter untuk setiap pembelian.
Subsidi Pertalite Lebih Besar dari Selisih Harga dengan Pertamax
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M V Dumatubun, membenarkan angka subsidi tersebut. "Benar besaran (Rp) 8.000-an adalah beban subsidi yang ditanggung pemerintah," ujarnya kepada detikOto, Selasa (16/6/2026). Ia menegaskan kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, bukan Pertamina.
Situasi ini membuat harga keekonomian Pertalite justru lebih mahal dari harga jual Pertamax yang saat ini Rp 16.250 per liter. Pertamax sendiri tidak mendapat subsidi dari pemerintah. "Karena harga Pertamax belum sepenuhnya sesuai mengacu pada harga keekonomian," kata Roberth menjelaskan anomali harga tersebut.
Harga Pasar Pertamax Tembus Rp 21.000, Baru 50 Persen yang Dibebankan
VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga, Sigit Setiawan, membeberkan data harga riil di pasar internasional. "Pertamax RON 92 itu di market sudah harganya Rp 20.000-an, Rp 21.000. Dan kita masih tahan, masih berupaya menahan di Rp 12.300," ungkapnya beberapa waktu lalu. Ia menambahkan negara tetangga sudah menjual RON 91 dan 92 di kisaran harga tersebut.
Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter per 10 Juni 2026 dinilai belum mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya. Roberth mengakui penyesuaian ini baru memenuhi sekitar setengah dari beban yang seharusnya. "Saat ini penyesuaian kenaikan harga Pertamax masih di level sekitar 50% dari harga keekonomian," katanya.
Kebijakan Subsidi BBM Sepenuhnya di Tangan Pemerintah
Roberth menekankan bahwa Pertamina hanya menjalankan penugasan dari pemerintah sebagai operator. "Kebijakan Program Subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh pemerintah, kebijakan tersebut tidak oleh Pertamina. Maka subsidi diberikan pada BBM JBKP yaitu Pertalite dan Pertamina sebagai operator patuh kepada kebijakan pemerintah," ujarnya.
Dengan kondisi ini, apabila Pertamax nantinya mengacu pada harga keekonomian yang seharusnya, harganya dipastikan akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi. "Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," pungkas Roberth.
